PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN DI PURBALINGGA DAPAT PRIORITAS

29/12/2016 | Kliping Berita
Percepatan Pembangunan Perdesaan di Purbalingga Dapat Prioritas
Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.

PURBALINGGA - Program percepatan pembangunan kawasan perdesaan yang dilaksanakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi, menjadikan wilayah perdesaan Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu sasarannya. Hal itu disampaikan oleh Direktur Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Nora Ekaliana Hanafie pada Sosialisasi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Purbalingga, Selasa (27/12).

''Kabupaten Purbalingga termasuk kabupaten prioritas dari 40 kawasan target yang sudah ditetapkan sebagai sasaran nasional,'' jelasnya dalam pertemuan yang dihadiri jajaran pimpinan SKPD Pemkab Purbalingga di Setda setempat, Selasa (27/12).

Menurut Ekaliana, program percepatan ini dilaksanakan kementeriannya dalam rangka membentuk kawasan ekonomi baru di perdesaan. ''Saat ini, di Indonesia terdapat 7.000 desa yang berpeluang menjadi kawasan ekonomi baru,'' jelasnya.

Saat ini, lanjut dia, telah ditetapkan beberapa kategori desa berdasarkan kondisi ekonomi masyarakatnya. Dari 74.954 desa di Tanah Air, sebanyak 2.898 atau 3,91 persen masuk kategori Desa Mandiri, 50.763 atau 68,51 persen masuk kategori Desa Berkembang, dan 20.432 desa atau 27,58 persen masuk kategori desa tertinggal 

''Dalam target RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), dari 50.763 desa yang saat ini masuk kategori Desa Berkembang harus ada 2.000 desa menjadi desa mandiri. Sedangkan dari 20.432 desa yang saat ini masuk kategori Desa Tertinggal, harus ada 5.000 desa yang menjadi Desa Berkembang,'' jelasnya.

Sepanjang tahun 2015–2016, Ekaliana menyebutkan, pihak kementeriannya telah melakukan fasilitasi di 144 kabupaten dan tercipta 180 kawasan perdesaan yang telah memiliki dokumentasi perencanaan.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermasdes) Purbalingga Kodadiyanto, dalam kesempatan itu menyatakan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Purbalingga saat ini, masih terkendala adanya penataan organisasi perangkat daerah (OPD) baru. 

Meski sudah memiliki Perda Nomor 11 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Kawasan Perdesaan, namun keberadaan Perda tersebut baru disosialisasikan dan belum dibentuk Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP).

''Ini artinya, kita sudah punya komitmen untuk segera melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan. Mudah-mudahan, tidak lama lagi semua kendala yang ada bisa diselesaikan,'' katanya.

Sementara, Asisten Pemerintahan R Imam Wahyudi yang mewakili Bupati Tasdi, menebutkan,  fasilitasi percepatan pembangunan kawasan perdesaan yang dilaksanakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi, akan dilaksanakan melalui empat pendekatan kegiatan. Antara lain terdiri dari penguatan regulasi, penataan kelembagaan, peningkatan kapasitas pengelola, dan pengembangan sarana dan prasarana.

Sumber: Republika

Opini

  • Pentingnya Dukungan SDM di Kawasan Ekonomi Khusus

Sistem Informasi

  • LPSE
  • Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum