MEMBANGUN INDONESIA TAK LAGI JAWA SENTRIS, KINI INDONESIA SENTRIS

06/01/2017 | Arsip Berita
Membangun Indonesia  Tak Lagi Jawa Sentris, Kini Indonesia Sentris
Presiden Jokowi Kunjungi Pelabuhan Merauke dan inspeksi Bandara Timika. (Foto: Rumgapres)

JAKARTAPembangunan infratruktur tetap menjadi fokus utama di tahun kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Ketersediaan infrastruktur, yang berdampak pada kelancaran konektivitas diyakini akan mengurangi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial antara pulau Jawa dan pulau luar Jawa. Anggaran pun terus ditambah, karena konektivitas juga merupakan faktor pendorong daya saing.

Untuk memperlancar konektifitas tersebut, 101 proyek pembangunan infrastruktur dirancang. Ada 52 proyek jalan tol, 19 proyek kereta api, 17 proyek bandara dan 13 proyek pelabuhan yang dampaknya diharapkan mempermurah biaya logistik, pertukaran barang dan jasa menjadi lebih efisien dan produk nasional dapat lebih bersaing dengan produk asing.

“Kita juga telah tetapkan pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok, khususnya di desa, daerah pinggiran dan perbatasan guna memperkuat konektivitas nasional,” ujar Jokowi.

Agar tidak menjadi sekedar wacana, pemerintah pun terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok Indonesia. Presiden Jokowi mengatakan, ketersediaan infrastruktur yang handal menjadi kunci peningkatan produktivitas dan daya saing produk nasional. Oleh sebab itu, dari tahun ke tahun, alokasi anggaran terus dinaikkan, dan pembangunan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa.

Dengan dukungan infrastruktur yang merata di seluruh negeri, maka konektivitas antar wilayah akan kian lancar sehingga arus perpindahan orang dan barang menjadi lebih cepat dan murah. Kondisi ini diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di satu kawasan yang selama ini terisolasi, yang pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen pemerintahan Jokowi-JK dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur terus meningkat. Anggaran negara yang dialokasikan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana juga terus dinaikkan. Pada 2017, dana yang dianggarkan untuk infrastruktur sebesar Rp 346,6 triliun atau naik 9,3 persen dari 2016.

Kenaikan anggaran infrastruktur meningkat tajam pada awal presiden Jokowi-JK memegang tampuk pemerintahan. Pada 2015, anggaran pembangunan infrastruktur mencapai Rp 290,3 triliun atau melonjak 63,2 persen dari tahun terakhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang hanya Rp 177,9 triliun. Meningkatnya anggaran infrastruktur ini sebagian ditopang dari hasil realokasi subsidi BBM.

Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintahan Jokowi. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia yang selama ini dikenal dengan istilah “Jawa Sentris”, memacu pembangunan ekonomi daerah, serta memperlancar jaringan distribusi dengan harapan bisa menekan laju inflasi.

Proyek Infrastruktur Terkendala

Ratusan proyek infrastruktur yang diprioritaskan pemerintah masih menghadapi kendala. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mencatat, baru separuh dari 225 proyek infrastruktur prioritas yang sudah menemukan investor dan dapat berjalan.

Ketua Tim KPPIP Wahyu Utomo menjelaskan, sebanyak 225 proyek tersebut merupakan proyek prioritas yang ditetapkan Presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Seluruh proyek tersebut ditargetkan masuk tahap kontruksi pada 2018.

Namun, masih banyak proyek yang hingga kini belum berjalan sama sekali. “Gambarannya 50 persen sudah jalan dan kami masih cari investornya (untuk 50 persen sisa proyeknya),” kata Wahyu dalam acara Indonesian Infrastructure Stable Foundation of Growth di Jakarta, Selasa (11/10).

Saat ini, tim KPPIP bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution tengah mengevaluasi proyek-proyek tersebut. Tujuannya agar target konstruksi pada 2018 bisa tercapai.

Menurut Wahyu, selain belum adanya investor, proyek-proyek prioritas tersebut juga terkendala masalah pembebasan lahan. Kendala lahan bukan cuma terjadi pada proyek-proyek yang belum mendapatkan investor, tapi juga proyek yang sudah mendapatkan investor.

Selain pembangunan infrastruktur, penyiapan sumber daya manusia serta deregulasi ekonomi menjadi dua terobosan baru di tahun kedua pemerintahan Jokowi-JK. Sumber daya manusia yang mumpuni sangat diperlukan untuk membangun bisnis yang handal, dan dukungan deregulasi merupakan pendorong bagi tumbuhnya usaha-usaha baru di berbagai sektor.

Senada dengan cita-cita tersebut, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal pada Kementerian Desa PDTT Singgih Wiranto juga telah mempersiapkan sejumlah program penguatan SDM dan penguatan ekonomi lokal di tahun 2017. Dari program-program tersebut, Singgih optimis pengentasan 80 daerah tertinggal pada 2019 akan tercapai.

“Ini bagian dari program besar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pak Menteri minta semua direktorat untuk ikut fokus dalam mengembangkan potensi dan produk-produk unggulan, tidak hanya di daerah-daerah tertinggal, tapi juga di desa-desa. Kita ikut membantu memberikan fasilitas-fasilitas penunjang dan ikut memberi penguatan pada SDM,” ujar Singgih di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Di tahun 2017, Ditjen PDT akan memfokuskan program-program kerjanya dalam percepatan pembangunan di kawasan timur Indonesia. Namun, Singgih mengatakan bahwa fokus pembangunan kawasan timur itu bukan berarti akan melupakan pembangunan daerah-daerah tertinggal di kawasan Indonesia bagian barat dan tengah. Fokus tersebut dibuat berdasarkan pemetaan jumlah daerah tertinggal di Indonesia yang berdasarkan PP 131 tahun 2015-2019 sebanyak 122 daerah yang masih berstatus tertinggal, 91 daerah atau 74,6% berada di kawasan timur Indonesia.

“Sekarang ini ada 91 daerah di kawasan timur Indonesia yang masih berstatus tertinggal, ketimpangan pembangunannya sangat terasa dibandingkan kawasan barat yang hanya tersisa 31 daerah. Karena itu, di tahun 2017 yang akan datang Ditjen PDT bersama-sama dengan kementerian dan lembaga lainnya akan fokus di kawasan timur. Tapi, bukan berarti kawasan barat Indonesia kita lupakan. Daerah Tertinggal di kawasan barat tetap kita bangun,” tegas Singgih.

Propinsi Papua dan Papua Barat menjadi penyumbang terbesar ketertinggalan di kawasan timur Indonesia, ada 33 kabupaten yang masih berstatus tertinggal di kedua propinsi tersebut. Ketimbangan pembangunan begitu terasa antara kawasan timur dengan kawasan barat, ibarat “anak tiri” dan “anak kandung”. Kita pernah mendengar istilah pembangunan “Jawa Sentris”, kini pemerintahan Jokowi-JK ingin pembangunan Indonesia menjadi “Indonesia Sentris”. Tidak ingin adalagi “anak tiri” dan “anak kandung” dalam membangun pemerataan di Indonesia. Masyarakat di kawasan timur Indonesia, kini harus berbesar hati. (adm)

Opini

  • Pentingnya Dukungan SDM di Kawasan Ekonomi Khusus

Sistem Informasi

  • Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
  • LPSE
  • Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum