TEROBOSAN PADAT KARYA

07/11/2017 | Kliping Berita
Terobosan Padat Karya
Pembangunan embung di Desa Muruy, Pandeglang bisa menyerap tenaga kerja masyarakat sekitar.

Isu tentang pelemahan daya beli hingga saat ini belum berhenti bergulir. Pro dan kontra masih terjadi dengan argumen masing-masing. Bahkan pemerintah tengah mengevaluasi sektor-sektor yang pertumbuhannya negatif, apakah karena terpukul akibat pelemahan daya beli atau diduga sebagai korban digitalisasi ekonomi.

Penurunan daya beli dijadikan kambing hitam atas tutupnya sejumlah gerai ritel modern, perlambatan penjualan sejumlah sektor penting seperti otomotif, properti, produk industri makanan dan minuman, dan sebagainya. Penurunan daya beli berujung pada rendahnya konsumsi masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi selama kuartal I dan kuartal II masih berada di bawah target 5,2 persen tahun ini.

Agar kondisi pelemahan daya beli ini tidak semakin buruk, Presiden Joko Widodo membuat terobosan yang inovatif. Presiden sedang menyiapkan peraturan presiden (perpres) tentang proyek padat karya yang bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Perpres akan diluncurkan pada Januari 2018.

Perpres padat karya ini diharapkan menjadi solusi untuk memperkuat daya beli masyarakat. Proyek padat karya yang diciptakan diharapkan mampu menyerap sekitar 200 tenaga kerja di setiap desa. Dengan jumlah total hampir 75.000 desa di Indonesia, Perpres padat karya ini diperkirakan mampu menyerap 15 juta tenaga kerja.

Untuk itu, Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pertanian, untuk menyiapkan aturan teknis proyek padat karya tersebut secara lebih detail. Dalam proyek ini, honor untuk pekerjanya harus dibayarkan secara harian dan tunai, tidak boleh dibayar secara bulanan agar dampaknya terhadap peningkatan daya beli lebih terasa.

Kita mengapresiasi terobosan yang dilakukan Presiden Jokowi, sebagai salah satu bentuk kepekaan pemimpin terhadap kesulitan yang dihadapi rakyatnya. Proyek padat karya ini juga merupakan kebijakan yang tepat karena dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat, khususnya di perdesaan.

Seperti kita ketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia saat ini masih tercatat sebanyak 27,7 juta orang atau 10,64 persen dari total penduduk. Tingkat penduduk miskin di perdesaan bahkan sangat tinggi, yakni 13,93 persen, jauh lebih tinggi dibanding penduduk miskin perkotaan yang hanya 7,72 persen. Jika proyek seperti ini dapat dijalankan secara kontinu setiap tahun, dipastikan angka kemiskinan dapat terus ditekan.

Kita tahu bahwa problem terbesar bangsa saat ini adalah kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan pendapatan. Kesenjangan pendapatan masih sangat tinggi, terlihat pada rasio gini yang di level 0,393. Pelemahan daya beli juga berkaitan dengan tiga problem besar tersebut, sebab yang paling terpukul adalah masyarakat menengah bawah. Kelompok menengah atas sama sekali tidak ada masalah dengan daya beli. Mereka hanya menahan belanja.

Meski program padat karya ini bagus secara konsep, implementasi di lapangan harus benar-benar dirancang secara matang. Sebab, selama ini banyak sekali program pemerintah yang hanya bagus di atas kertas, tetapi pelaksanaan di lapangan banyak cacat. Jangan sampai dana untuk rakyat ini dikorupsi sepeser pun. Di sinilah pentingnya pengawasan, baik dari pemda maupun di lingkungan masyarakat desa sendiri.

Proyek padat karya ini harus tepat sasaran dan tepat orang. Seleksi terhadap 200 orang yang berhak menerima harus benar-benar objektif sesuai kondisi ekonomi yang bersangkutan. Jangan seperti pada program bantuan langsung tunai (BLT) pada pemerintahan sebelumnya, yang banyak jatuh ke orang yang tidak berhak. Karena itu, program ini mesti benar-benar dikawal.

Ketika ekonomi lesu atau lamban bergerak, pemerintah memang harus peka dan sigap mengambil inisiatif. Jika yang tertekan adalah dunia usaha, pemerintah harus mengucurkan insentif. Adapun bila masyarakat bawah kesulitan ekonomi, pemerintah harus beraksi melalui berbagai program inovatif untuk menghidupkan ekonomi grass root ini.

Dengan besaran anggaran saat ini, semestinya daerah-daerah, khususnya perdesaan menjadi makmur. Dana transfer daerah saat ini mencapai lebih dari Rp 700 triliun ditambah dana desa sebesar Rp 60 triliun. Itu sangat signifikan menaikkan kesejahteraan asalkan disalurkan melalui program-program yang langsung menyentuh rakyat bawah, tidak dikorupsi, dan menciptakan lapangan kerja. Jangan sampai mayoritas anggaran habis untuk belanja pegawai pemda atau malah mengendap di perbankan.

Sumber: Berita Satu

Opini

  • Dana Desa, Lapangan Kerja, dan Kemiskinan

Sistem Informasi

  • Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
  • LPSE
  • Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum