DIRJEN PDT MINTA PELOPOR JUGA IKUT AWASI DANA DESA

28/11/2017 | Kliping Berita
Dirjen PDT Minta Pelopor Juga Ikut Awasi Dana Desa
Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Samsul Widodo.

PALANGKARAYA - Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Samsul Widodo meminta masyarakat termasuk pelopor, ikut bersama-sama mengawasi penggunaan Dana Desa.

Ini agar pemanfaatan dana tersebut digunakan sesuai perencanaan yang matang dan menghasilkan output yang tepat, terutama bagi desa yang bersangkutan. Sebab saat ini nominal dana desa sudah representatif, bahkan ada desa yang menerima dana hingga Rp 2 miliar lebih pertahun.

Demikian ditandaskan Samsul saat mengisi materi pada kegiatan dialog Program Aksi "Kebijakan Kedaulatan Pangan dan Energi" di Swissbell Hotel Danum Jalan Tjilik Riwut Km 5 Palangka Raya, Sabtu (18/11) malam, yang dipandu salah satu direkturnya, Nyelong Inga Simon yang menjabat selaku Direktur Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kemendes PDTT.

"Mari sama-sama kita awasi penggunaannya. Banyak pihak menyangsikan kenapa sih dana diberikan ke desa begitu saja tanpa pendampingan yang ketat. Maka dari itu, aparatur desa juga harus hati-hati," ungkap Samsuri mengarahkan.

Samsul pun menegaskan, program pengucuran Dana Desa ini adalah comunity Development yang terbesar di dunia. Belum pernah ada di negara manapun yang memberikan Block Grant begitu saja ke pemerintahan desa, apalagi dengan nominal tinggi.

"Ada desa yang sampai dapat Rp 2 miliar. Yang penting adalah manfaatkan ini dengan baik. Jangan merasa ini tidak melalui mekanisme misalnya, lalu tidak mau awasi dengan baik," katanya

"Metode dengan transfer ke rekening kas desa langsung adalah proses begitu cepat dan selama ini belum pernah dilakukan. Jadi tidak lagi melalui birokrasi berbelit," sambung Samsul.

Sumber: borneonews

Opini

  • Dana Desa, Lapangan Kerja, dan Kemiskinan

Sistem Informasi

  • Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
  • LPSE
  • Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum