DIRJEN PDT: DANA DESA PRIORITASKAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

28/11/2017 | Kliping Berita
Dirjen PDT: Dana Desa Prioritaskan Pengembangan Produk Unggulan Daerah
Dirjen PDT Samsul Widodo didampingi Sekretaris Ditjen PDT, Razali dan Direktur PSDLH, Nyelong Inga Simon saat menggelar Jumpa Pers usai diskusi dengan pelopor desa, Palangkaraya, Sabtu (18/11/2017).

PALANGKA RAYA - Secara nasional ada 74.910 desa se Indonesia yang menerima bantuan dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat. Pendistribusian dana desa itu, dimaksudkan dengan prioritas untuk membiayai pembangunan desa, sekaligus sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (PDTT RI), Eko Putro Sandjojo melalui Dirjen pembangunan daerah tertinggal, Samsul Widodo menyampaikan, bahwa tujuan dana desa, yakni mendukung kegiatan pembangunan masyarakat desa, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, terutama dalam bidang perekonomian.

Pemanfaatan dana desa juga, hendaknya dapat dioptimalkan dengan melibatkan pelopor produk unggulan daerah, yang meliputi pelopor kedaulatan energi, pariwisata, ketahanan pangan dan lingkungan hidup.

“Mengingat, para pelopor ini adalah berasal dari berbagai tokoh masyarakat, agama, budaya dan kepemudaan yang tentunya memiliki pengikut, dengan harapan kedepannya, dapat memetakan potensi masing-masing daerah yang dapat dikembangkan sebagai produk unggulan desa atau daerah tersebut,” terang Samsul, Sabtu (18/11/2017) malam.

Pelibatan pelopor produk unggulan daerah ini, dimaksudkan agar kedepannya, suatu desa dapat mengetahui dan menyadari akan potensi desanya masing-masing, yang selanjutnya dikembangkan, melalui pemanfaatan dana desa sekaligus pula menjadi sumber pendapatan desa itu sendiri, sekaligus pula, sebagai upaya meningkatkan taraf perekonomian masyarakat setempat, dengan membuka lapangan pekerjaan baru.

Prioritas dari pelopor produk unggulan daerah ini, yaitu menyasar kepada daerah-daerah yang dinilai masih tertinggal, jika dibandingkan dengan daerah lainnya.

Sementara itu, untuk wilayah Kalteng, guna mendukung program nasional itu, sedikitnya ada 5.000 sertifikat bidang tanah, telah dipersiapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), melalui Kanwil ATR/BPN Kalteng.

“Program ini, merupakan program nasional, yang saling bersinergi antar lintas sektoral, maka pemerintah pusat, melalui Kementerian Desa PDTT, Kementerian ATR/BPN, beserta kementrian terkait, bekerjasama dengan pemerintah daerah (Pemda) se Indonesia, bersama-sama mendukung terlaksananya kegiatan tersebut,” jelasnya.

Kemudian, Direktur pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup Kementerian Desa PDTT, Nyelong Inga Simon.

Ia menambahkan, bahwa melalui pelopor produk unggulan daerah ini, kedepannya mereka dapat memetakan potensi daerah, dimana dari pemetaan tersebut, kedepannya bisa diketahui, kebutuhan apa saja yang dapat dikembangkan, serta harapannya ketika adanya pengembangan potensi daerah itu, maka perekonomian masyarakat setempat meningkat dan lapangan pekerjaan akan terbuka dan semakin bervariasi.

“Maksud program pelopor ini, senada dengan program Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), terutama dalam program nawacita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa,”ucapnya.

Inisiatif pelopor produk unggulan, di empat bidang tersebut, secara nasional baru diinisiasikan, pada saat pertemuan nasional Gerakan Kedaulatan Pangan dan Energi melalui Produk Unggulan Daerah, yang terpusat dan terselenggara di Kalteng.

Pelopor produk unggulan daerah ini, merupakan prakarsa dari peserta kegiatan yang berjumlah 202 pelopor produk unggulan, yang berasal dari 73 pemerintah daerah kabupaten kota dan provinsi se-Indonesia.

Opini

  • Dana Desa, Lapangan Kerja, dan Kemiskinan

Sistem Informasi

  • Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
  • LPSE
  • Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum