Pentingnya Dukungan SDM di Kawasan Ekonomi Khusus

Pentingnya Dukungan SDM di Kawasan Ekonomi Khusus

Oleh: Sutanta, Ph.D

Kasubdit Keterampilan, Direktorat Pengembangan SDM,
Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan suatu strategi pembangunan yang memfokuskan pada pembangunan ekonomi suatu wilayah yang berbentuk kawasan. Dalam kaitan itu, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Visi-Misi Presiden serta Agenda Prioritas Pembangunan (NAWA CITA) telah menetapkan tujuan pengembangan wilayah pada tahun 2015-2019 yaitu mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah (disparity of regional development) melalui percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis sumberdaya alam, sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas, penyediaan dan perluasan infrastruktur dasar dan layanan umum, serta meningkatkan kemampuan SDM dalam ilmu dan teknologi secara terus menerus. Sumberdaya manusia yang berkualitas, tangguh dan profesional dalam menggerakan roda pertumbuhan kawasan khusus sangat diperlukan, terlebih kawasan ekonomi khusus perlu dikembangkan demi percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Untuk pembangunan daerah tertinggal, dalam periode RPJMN 2010-2014 telah ditetapkan jumlah daerah tertinggal sebanyak 183 kabupaten, sedangkan pada RPJMN 2014-2019 turun menjadi 122 kabupaten daerah tertinggal (Keppres 131 Tahun 2015). Permasalahan yang dihadapi dalam proses pembangunan daerah tertinggal antara lain: (a) belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian daerah tertinggal, yang disebabkan oleh rendahnya kemampuan sumber daya manusia dan permodalan, penguasaan teknologi, informasi pasar dan investasi dalam pengembangan produk unggulan daerah dan rendahnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola sumberdaya lokal; (b) rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan tingkat kesejahteraan masyarakat daerah tertinggal tercermin dari rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan angkatan kerja dan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta tingginya tingkat kemiskinan; (c) lemahnya koordinasi antar pelaku pembangunan di daerah tertinggal dan belum dimanfaatkannnya kerjasama antar daerah tertinggal dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan; (d) belum optimalnya tindakan afirmatif dalam kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, koordinasi, dan pengendalian pembangunan; (e) rendahnya aksesibilitas daerah tertinggal pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah, khususnya pada sentra-sentra produksi dan pemasaran karena belum didukung oleh sarana dan prasarana angkutan barang dan penumpang yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah tertinggal; dan (f) terbatasnya sarana dan prasarana pendukung ekonomi lainnya yang meliputi energi listrik, telekomunikasi, irigasi, dan air bersih.

Untuk itu, Pemerintah telah menempuh Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis melalui percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, terutama di Luar Jawa (Sumatera, Maluku, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah yang selaras serta peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur dengan strategi kebijakan antara lain:

1.      Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah : Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan, baik yang telah ada maupun yang baru di luar Pulau Jawa sesuai dengan potensi unggulan tiap wilayah;

2. Percepatan Pembangunan Konektivitas: (a) menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi untuk memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan melalui intermodal supply chained system; (b) memperluas pertumbuhan ekonomi dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah belakangnya (hinterland); serta (c) menyebarkan manfaat pembangunan secara luas melalui peningkatan konektivitas dan pelayanan dasar ke daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan.

3.   Peningkatan Kemampuan SDM dan IPTEK: Peningkatan kemampuan SDM dan IPTEK dilakukan melalui penyediaan SDM yang memiliki kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan industri di masing-masing pusat-pusat pertumbuhan dan kemampuan pengelolaan kawasan di wilayah belakangnya (hinterland).

4.  Peningkatan Iklim Investasi dan iklim usaha: Dalam rangka mempermudah dan memperlancar proses kemudahan berusaha dan berinvestasi, salah satunya dilakukan dengan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kawasan Strategis dengan mempercepat pelimpahan kewenangan perijinan dari Kepala Daerah kepada Kepala PTSP.

5.  Regulasi dan Kebijakan: Dalam rangka mempermudah proses pembangunan, Pemerintah telah melakukan deregulasi peraturan peraturan yang menghambat pengembangan investasi dan usaha di kawasan pertumbuhan ekonomi.

Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan ekonomi daerah secara lintas sektor dan lintas wilayah mencakup; (a) kapasitas sumber daya manusia aparatur daerah dalam mengelola ekonomi daerah secara lintas sektor masih rendah.

Perhatian sumber daya manusia aparatur daerah dalam mengelola ekonomi daerah digambarkan, antara lain, melalui pengalokasian anggaran belanja/pengeluaran pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) untuk kegiatan investasi dan non-investasi, yang di tingkat provinsi, rata-rata pemerintah daerah provinsi hanya mengalokasikan anggaran untuk belanja kegiatan investasi (belanja modal) sebesar 28% dari total belanja daerah, sisanya lebih banyak digunakan untuk kegiatan non-investasi, terutama belanja pegawai (BPS, 2007); (b) kompetensi sumber daya manusia (SDM) pemangku kepentingan lokal/daerah (masyarakat dan pengusaha lokal/daerah) masih rendah.

Pembangunan ekonomi lokal dan daerah kurang 11-12 didukung oleh kompetensi sumber daya manusia yang memadai. Ditinjau dari jumlah pekerja yang terkait dengan bidang pengembangan ekonomi lokal dan daerah dengan tingkat pendidikan tinggi secara absolut jumlahnya masih relatif kecil atau belum sesuai dengan kompetensinya (Februari, 2009).

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa permasalahan akut yang perlu segera di tangani dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) daerah tertinggal tidak hanya tertumpu pada bagaimana pengembangan sumberdaya manusia sehingga memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, tetapi juga bagaimana perluasan infrastruktur perdesaan, kawasan industri sebagai penyangga kawasan ekonomi khusus dan juga bagaimana perekonomian lokal dapat terus berkembang, nilai-nilai lokal dipupuk dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga tercipta local values dan local wisdoms baik. Dengan demikian, tidak hanya sumber daya manusia yang bekerja di sektor swasta/masyarakat yang perlu ditingkatkan kompetensi dan keterampilannya, tetapi juga perlunya mengupdate kemampuan dan keterampilan aparatur desa, sehingga dapat menjadi motor penggerak pembangunan daerah tertinggal.

Untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus, keberadaan sumber daya manusia menjadi sangat penting dan strategis, terutama dalam menggerakan pertumbuhan ekonomi dan membuka kesempatan kerja baru. Ditjen PDT perlu terus berperan aktif dalam mempercepat pembangunan daerah tertinggal, termasuk peningkatan Index Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal. (adm)

Opini

  • Pentingnya Dukungan SDM di Kawasan Ekonomi Khusus

Sistem Informasi

  • Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
  • LPSE
  • Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum