Provinsi Kalimantan Tengah

Provinsi Kalimantan Tengah

     Kalimantan Tengah adalah salah satu  provinsi yang terletak di pulau Kalimantan. Ibukotanya adalah Kota Palangka Raya.

     Kalimantan Tengah memiliki luas 157.983 km⊃2;. Berdasarkan sensus tahun 2010, provinsi ini memiliki populasi 2.202.599 jiwa, yang terdiri atas 1.147.878 laki-laki dan 1.054.721 perempuan.

Lahan Kalimantan Tengah cukup lengkap dari gunung / perbukitan di Utara. Tanah datar, rawa dan payau di Selatan. Wilayah Utara umumnya belum banyak di huni manusia dan alamnya sangat indah

Batas Kalimantan Tengah di utara sabuk pegunungan Muller Schwanner paling tidak 52 bukit dari ketinggian 343 meter Bukit Ancah sampai 2278 meter Bukit Raya. Bukit Batu Tatau 1652 meter paling ujung perbatasan Kalimantan Tengah - Kaltim. Titik tertinggi wilayah Kalimantan Tengah terdapat di Gunung Batu Sambang dengan ketinggian hingga 1660 Meter dpl.

 

Sejarah Singkat Terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah

     Provinsi Administratif Kalimantan Tengah terbentuk pada tahun 1950,  sejak saat itu munculah  berbagi aspirasi serta keinginan dari kalangan masyarakat di Kalimantan Tengah yang ingin memiliki Provinsi sendiri, terlepas dari Provinsi Kalimantan Selatan, yang tidak bersifat administratif tetapi bersifat otonom.

     Prakarsa serta aspirasi yang muncul tersebut timbul dari hasrat serta keinginan para tokoh kalangan masyarakat  Dayak yang berada di 3 (tiga) Kabupaten, antara lain Kabupaten Kapuas, Barito dan Kabupaten Kotawaringin, yang menginginkan dibentuknya Provinsi Kalimantan Tengah yang otonom.

     Keinginan serta aspirasi yang muncul di kalangan masyarakat Kalimantan Tengah tersebut kemudian dituangkan dalam pernyataan  yang disampaikan dan disalurkan melalui organisasi masa (ormas) maupun melalui saluran partai politik (parpol) yang ada pada saat itu.   Hasrat serta keinginan, untuk membentuk Provinsi Kalimantan Tengah yang mandiri serta otonom salah satunya dicetuskan oleh Ikatan Keluarga Dayak (IKAD) yang ada di Banjarmasin pada awal tahun 1952.

     Aspirasi yang terus berkembang tersebut kemudian disalurkan melalui wadah yang dibentuk  dengan nama ”Panitia Penyalur Hasrat Rakyat Kalimantan Tengah” (PPHRKT) di Banjarmasin.    Sementara aspirasi  masyarakat Kalimantan Tengah yang juga muncul pada saat itu, yaitu datang dari  Serikat Kaharingan Dayak Indonesia (SKDI) yang melangsungkan Kongres di Desa Bahu Palawa, dilaksanakan pada tanggal 22-25 Juli 1953.  Salah satu poin hasil kongres pada saat itu adalah menuntut terbentuknya Provinsi otonom Kalimantan Tengah.

     Pada tanggal 17 April 1954, ”Panitia Penyalur Hasrat Rakyat Kalimantan Tengah” (PPHRKT)   melaksanakan rapat  dan menghasilkan kesepakatan berisi tuntutan agar Pemerintah Pusat segera membentuk Provinsi keempat yakni Provinsi Otonom Kalimantan Tengah. Resolusi Panitia Penyalur Hasrat Rakyat Kalimantan Tengah (PPHRKT)  tersebut sebagai reaksi atas  keputusan Pemerintah Pusat di Jakarta pada tanggal 3 Februari 1954, yang menetapkan bahwa di pulau Kalimantan hanya ditetapkan menjadi 3 (tiga) provinsi saja.

     Tuntutan serta aspirasi dari masyarakat Kalimantan Tengah yang dideklarasikan dalam resolusi tidak ditanggapi serius oleh Pemerintah pusat dikala itu.  Kabinet serta Parlemen (DPR-RI hasil Pemilu 1955)  tetap menyetujui serta mengesahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, yang berlaku terhitung tanggal 1 Januari 1957.  Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, yang telah disyahkan serta yang telah dilegitimasi tersebut menyatakan bahwa “ ... Kalimantan Tengah akan dibentuk menjadi Provinsi Otonom selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 tahun”.

     Atas terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tersebut, masyarakat Kalimantan Tengah merasa kurang puas serta menilai bahwa undang-undang tersebut kurang akomodatif serta tidak aspiratif terhadap tuntutan serta harapan masyarakat Kalimantan Tengah di masa tersebut.

     Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956, yang kurang akomodatif serta aspiratif tersebut ketika diterapkan menimbulkan akses yang kurang kondusif ditengah masyarakat, sehingga menimbulkan efek serta akses lain terhadap kondisi keamanan dan ketentraman di tengah masyarakat Kalimantan Tengah. Akses negatif yang ditimbulkan akibat tetap diterapkannya undang-undang nomor 25 Tahun 1956 adalah terjadinya bentrokan bersenjata serta kesalahpahaman antara aparat keamanan dengan organisasi militan GMTPS (Gerakan Mandau Talawang Pantja Sila).

     Sementera  itu di kalangan masyakat Kalimantan Tengah juga terjadi aktivitas berbagai golongan di masyarakat, yang juga punya tujuan serta keinginan yang sama agar Kalimantan Tengah menjadi Provinsi yang otonom dan mandiri.   Hal tersebut tercermin dari hasil Kongres Rakyat Kalimantan Tengah yang dilaksanakan di Banjarmasin pada tanggal 2 – 5 Desember 1956, yang dipimpin oleh Ketua Presidium Mahir Mahar dan tokoh-tokoh masyarakat Kalimantan Tengah lainnya yang juga hadir.

     Kongres telah melahirkan resolusi serta ikrar bersama, yang berisi poin “Mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia pada waktu itu, agar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, Kalimantan Tengah sudah ditetapkan menjadi Provinsi yang Otonom”.

     Adapun butir kesepakatan hasil kongres masyarakat yang dilaksanakan di Banjarmasin yang dilaksanakan pada pada tanggal 2 – 5 Desember 1956, adalah :

·         Bersatu tekad, tidak terpisahkan dan konsekwen menyelesaikan perjuangan pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah secepatnya;

·         Bersatu tekad tidak terpisahkan untuk mengangkat derajat hidup yang layak bagi segala lapisan rakyat dalam daerah Kalimantan Tengah khususnya dan Indonesia umumnya.

     Selain itu, kongres juga membentuk Dewan Rakyat Kalimantan Tengah dengan tugas, menindaklanjuti Keputusan Kongres terutama resolusi.  Dewan Rakyat Kalimantan Tengah mengirim utusan menghadap Gubernur Kalimantan, selanjutnya Dewan Rakyat Kalimantan Tengah bersama-sama Gubernur Milono ke Jakarta menghadap Pemerintah Pusat menyampaikan keputusan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah, serta memberikan penjelasan-penjelasan.  Dengan demikian, telah terdapat saling pengertian serta kesesuaian pendapat antara Dewan Rakyat Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Pusat.

     Pihak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan pada tanggal 28 Desember 1956 Nomor U.P.34/41/24,  menetapkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 1957, membentuk Kantor     Persiapan Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berkedudukan langsung di bawah Kementerian Dalam Negeri dan sementara ditempatkan di Banjarmasin.

     Sebelumnya, Mendagri menetapkan Surat Keputusan Nomor Des.52/19/10/50 tanggal 12 Desember 1956, tentang Ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956, akan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1957. Untuk pelaksanaan Surat Keputusan Mendagri tersebut, pada tanggal 9 Januari 1957 dilakukan serah terima kekuasaan pemerintah antara Gubernur Kalimantan R.T.A. Milono dengan para pejabat Gubernur Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur di Banjarmasin dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, dan pada hari itu pula Menteri Dalam Negeri meresmikan Kantor Persiapan Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah.

     Gubernur R.T.A. Milono selanjutnya mendapat tugas dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu mengemban tugas sebagai Gubernur Pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara Tjilik Riwut yang pada waktu itu sebagai Bupati Kepala Daerah Kotawaringin dilantik menjadi residen, bersama-sama dengan George Obus sebagai bupati Kapuas, yang pada waktu itu ditugaskan membantu membentuk Provinsi Kalimantan Tengah, bertugas di Banjarmasin.   Sementara selaku Sekretaris yang bertugas di Kantor Persiapan Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah ditunjuklah Drs. F.A.D. Patianom.

     Dengan terbentuknya Kantor Persiapan Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah maka kemudian ditunjuklah R.T.A. Milono sebagai Gubernur, dibantu oleh  2 (dua) orang pejabat senior yaitu Tjilik Riwut dan G. Obus serta pejabat Pamong Praja berpengalaman Drs. F.A.D. Patianom sebagai Sekretaris dengan 21 orang personil, bekerja keras menyiapkan segala sesuatu bagi terwujudnya pembentukan Provinsi Otonom Kalimantan Tengah, serta selalu menyampaikan laporan kepada Pemerintah Pusat, yaitu kepada Menteri Dalam Negeri.

     Pada tanggal 23 Mei 1957 diterbitkanlah Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 1957, dan Tambahan Lembaran Negara No. 1284 Tahun 1957).

     Dengan keluarnya Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 yang ditetapkan dan diundangkan pada 23 Mei 1957, maka berakhirlah tugas R.T.A. Milono sebagai Gubernur Pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah.  Bersamaan dengan berakhirnya masa tugasnya tersebut, Pemerintah Pusat kemudian menunjuk dan  mengangkat R.T.A. Milono menjadi Gubernur Kalimantan Tengah definitif.

     Pada saat Kalimantan Tengah masih menjadi Daerah Swatantra,  Provinsi Kalimantan Tengah pada waktu itu masih belum memiliki DPRD.  Adapun Pemilu untuk Pemilihan Anggota DPRD dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1956 tentang Pemilihan Anggota DPRD (Lembaran Negara No. 44 Tahun 1956).

     Pelaksanaan pemilihan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah swatantra yang pertama kali yaitu dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 1958.   Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah swatantra pada Tahun 1958 telah menetapkan sebanyak 17 orang anggota.   Pelantikan para anggota dewan dilaksanakan pada tanggal 2 April 1959.

     Dengan terbentuknya Kantor Persiapan Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah, maka mulailah dibicarakan serta difikirkan wacana tentang tempat dan dimana lokasi ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah akan ditempatkan dan dibangun.   Pada saat itu masyarakat  masing-masing memiliki pendapat

yang berbeda-beda tentang dimana lokasi yang ideal sebagai lokasi yang tepat untuk membangun ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah yang bersifat otonom.

     Berkenaan dengan permasalahan tersebut maka Gubernur Pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah otonom, R.T.A. Milono mengambil suatu kebijaksanaan, yaitu  membentuk suatu Panitia untuk merumuskan serta menetapkan daerah atau lokasi  yang tepat  untuk dijadikan sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah.

     Panitia kemudian dibentuk oleh R.T.A. Milono pada tanggal 23 Januari 1957 yang diketuai oleh Mahir Mahar didampingi oleh 6 orang anggota, 2 diantaranya adalah Tjilik Riwut, selaku Residen Kalimantan Tengah pada waktu itu dan G. Obus, sebagai Bupati Kepala Daerah Kapuas yang diperbantukan pada Gubernur Pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah.

     Maka Panitia mengadakan rapat serta berkomunikasi dengan para tokoh masyarakat di Kalimantan Tengah serta berkoordinasi dengan para pejabat TNI/ POLRI dan Sipil, Kalimantan di Banjarmasin.   Kegiatan tersebut kemudian mendapat restu dari Kolonel Koesno Utomo, Panglima Tentara dan Teritorium VI/ Tanjungpura pada waktu itu.  Dari hasil pertemuan, didapat kesimpulan, bahwa wilayah yang akan dijadikan lokasi sebagai Provinsi Kalimantan Tengah yaitu dipilih desa Pahandut, dikampung Bukit Jekan dan sekitar Bukit Tangkiling  sebagai lokasi Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah.

     Alasan atau dasar untuk memilih tempat tersebut menjadi calon lokasi Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah adalah, antara lain :

·         Adanya perbedaan pendapat tentang tempat dan lokasi ibukota Provinsi Kalimantan Tengah yang akan dibangun pada    saat itu di kalangan masyarakat, misalnya ada yang berkeinginan mengusulkan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah   ditempatkan di Kabupaten  Kapuas, Pulang Pisau, Buntok, Muara Teweh, Sampit, dan Pangkalan Bun. Dengan adanya perbedaan pendapat tersebut, maka dipandang perlu diambil sebuah kebijakan dalam rangka  mengatasi perbedaan pendapat yang muncul.

·         Panitia berpendapat dengan alasan tuntutan yang muncul dikalangan masyarakat tersebut perlu adanya solusi yaitu mencari daerah baru yang dapat diterima oleh semua masyarakat di Kalimantan Tengah dan para Pejabat Pemerintah tingkat Kalimantan.

·         Panitia selajutnya berpendapat, alangkah baiknya jika calon ibukota Provinsi Kalimantan Tengah otonom, lokasinya berada  di tengah-tengah Kalimantan Tengah tujuannya adalah agar masyarakat mudah mencapainya serta mudah dalam berkoordinasi apabila sudah menjadi ibu kota pemerintahan.

·         Pemilihan lokasi serta tempat pembangunan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah juga ditinjau dari sudut pandang politik, sosial ekonomi, budaya, pertahanan keamanan dan psikologis.

     Pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 menetapkan bahwa ibukota Provinsi Kalimantan Tengah berlokasi di daerah Pahandut.   Dalam  pidatonya Gubernur Kalimantan Tengah otonom R.T.A. Milono menyampaikan bahwa nama Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah otonom yang

     Akan bangun adalah didasari oleh jiwa pembangunan serta dilandasi oleh tujuan yang suci, mulia serta cita-cita yang besar, yang diinginkan oleh masyarakat Kalimantan Tengah.  Dan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah otonom diberi nama  PALANGKA RAYA.   Palangka Raya artinya tempat yang suci, yang mulia dan besar.

     Pada upacara peresmian Pemancangan Tiang batu Pertama Pembangunan Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah dihadiri dan dilakukan sendiri oleh Persiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Ir. Soekarno, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli  Tahun 1957.

     Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 kemudian disahkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tanggal 17 Juni 1958 (Lembaran Negara No. 62 Tahun 1958 dan Tambahan Lembaran Negara No. 1622), nama ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah dinamakan dengan sebutan ”Palangka Raya”.

     Provinsi Kalimantan Tengah otonom pada saat  terbentuk, hanya memiliki 3 Kabupaten Daerah Tingkat II, yaitu Kabupaten Barito, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Kotawaringin.

     Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, Kabupaten tersebut dimekarkan menjadi:

1. Kabupaten Daerah Tingkat II Barito dimekarkan menjadi 2 Kabupaten, yakni :

·         Kabupaten Barito Utara, dengan ibukotanya Muara Teweh.

·         Kabupaten Barito Selatan, dengan ibukotanya Buntok.

2. Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas (tetap/ tidak mengalami perubahan).

3. Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin dimekarkan menjadi 2 Kabupaten, yakni :

·         Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan ibukotanya Sampit.

·         Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan ibukotanya Pangkalan Bun.

     Dengan terbangunnya sarana dan prasarana perkantoran serta sarana pendukung lainnya di Palangka Raya, maka sesuai Surat Keputusan Mendagri tanggal 22 Desember 1959, nomor 52/2/2-206, kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah yang semula  berada di Banjarmasin bersifat sementara, kemudian dipindahkan ke wilayah hukumnya sendiri sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 , yaitu berada di Palangka Raya, terhitung mulai tanggal 1 Januari 1960.

     Sejak terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah yang beribu kota di Palangka Raya hingga sekarang, sudah beberapa Gubernur dan wakil Gubernur yang dilantik serta  menjabat sebagai kepala daerah.

     Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pamerintahan Daerah, maka untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan,serta menghargai aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah, Gubernur Kalimantan

Tengah mengeluarkan  surat Nomor 1356/II/Pem, tanggal 30 Desember 1999, mengusulkan pemekaran Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah.

     Dengan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya usulan  pemekaran Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah disetujui oleh pemerintah pusat, dengan ditandai diterbitkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, sehingga Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah dimekarkan menjadi 13 Kabupaten 1 kota, yang semula hanya 5 Kabupaten.  Hal tersebut ditandai oleh  adanya penambahan 8 Kabupaten Baru yang diresmikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 2 Juli tahun 2002.

 

Keanekaragaman Hayati

     Banyak yang belum diketahui, dengan ragam wilayah pantai, gunung/bukit, dataran rendah dan paya, segala macam vegetasi tropis mendominasi alam daerah ini. Orangutan merupakan hewan endemik yang masih banyak di Kalimantan Tengah, khususnya di wilayah Taman Nasional Tanjung Puting yang memiliki areal mencapai 300.000 ha di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan. Terdapat beruang, landak, owa-owa, beruk, kera, bekantan, trenggiling, buaya, kukang, paus air tawar (tampahas), arwana, manjuhan, biota laut, penyu, bulus, burung rangkong, betet/beo dan hewan lain yang bervariasi tinggi.

 

Gambaran Umum Kondisi Daerah

     Provinsi  Kalimantan  Tengah,  dengan  ibukota  Palangka  Raya  terletak  antara 0°45’  Lintang  Utara,  3°30’   Lintang  Selatan  dan  111°-116°  Bujur  Timur.  Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi terluas ke DUA di Indonesia setelah Provinsi Papua  dengan  luas  wilayah  mencapai  153.564  Km⊃2;.  Berdasarkan  hasil  penelitian  terpadu  yg  telah  melalui  uji  konsistensi Kementerian  Kehutanan,  Kalimantan  Tengah terdiri dari:

·         Kawasan Hutan    :  12.675.364 Ha  atau 82,16%

·         Kawasan Non Kehutanan : 2.751.416 Ha  atau 17,84%.

     Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 11 (sebelas) sungai besar dan tidak kurang dari 33 (tiga puluh tiga) sungai kecil/anak sungai, keberadaannya  menjadi salah satu ciri khas Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun Sungai Barito dengan panjang mencapai 900 km memiliki kedalaman mencapai 8 m, merupakan sungai terpanjang di Kalimantan Tengah sehingga  dapat dilayari hingga 700 km.

     Batas Kalimantan Tengah di utara sabuk pegunungan Muller Schwanner paling tidak 52 bukit dari ketinggian 343 meter Bukit Ancah sampai 2278 meter Bukit Raya. Bukit Batu Tatau 1652 meter paling ujung perbatasan Kalimantan Tengah - Kaltim. Titik tertinggi wilayah Kalimantan Tengah terdapat di Gunung Batu Sambang dengan ketinggian hingga 1660 Meter dpl.

     Sebagai daerah yang beriklim tropis, wilayah Provinsi Kalimantan Tengah rata-rata mendapat sinaran matahari sekitar 56,18% per tahun. Dimana kondisi udara relatif  cukup panas yaitu pada siang hari hari mencapai 33°C dan malam hari 23°C. Sementara rata-rata intensitas curah hujan per tahun relatif tinggi yaitu mencapai 331,68 mm.

 

Batas Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah adalah

·         Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur

·         Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa.

·         Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan                           

·         Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat.

     Berlakunya Undang-Undang Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah,  memberikan  kewenangan kepada pemerintah  kabupaten/kota di Kalimantan Tengah mengemban tugas dalam rangka tata kelola urusan pemerintahan yang bersifat otonom maupun  dalam  pengelolaan  tata kelola bidang pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, Kalimantan Tengah yang semula terdiri atas 5 kabupaten dan 1 kota, kemudian dimekarkan menjadi beberapa Kabupaten, sehingga Kabupaten bertambah menjadi 13 kabupaten dan 1 kota.  Sehingga Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 136 kecamatan,  138 kelurahan serta  1.421 desa. 

 

Topografi Kalimantan Tengah

     Sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah merupakan daerah dataran rendah dengan topografi yang relatif datar mulai dari wilayah bagian selatan, tengah dari barat hingga ke timur. Pada sektor tengah wilayah Kalimantan Tengah mulai dijumpai perbukitan dengan variasi topografi dari landai hingga kemiringan tertentu, dengan pola intensitas kemiringan yang meningkat ke arah utara. Sektor utara merupakan rangkaian pegunungan dengan dominasi topografi curam, bagian wilayah ini memanjang dari barat daya ke timur. Titik tertinggi wilayah Kalimantan Tengah terdapat di Gunung Batu Sambang dengan ketinggian hingga 1660 Meter dpl.

 

Suku bangsa

     Tiga etnis dominan di Kalimantan Tengah yaitu etnis Dayak (46,62%), Jawa (21,67%) dan Banjar (21,03%). Kawasan utama etnis Dayak yaitu daerah pedalaman, Kawasan utama etnis Jawa yaitu daerah transmigrasi dan Kawasan utama etnis Banjar yaitu daerah pesisir dan perkotaan.

     Beberapa subetnis Dayak yang terdapat di Kalteng yaitu Ngaju, Bakumpai, Maanyan, Ot Danum, Siang, Murung, Taboyan, Lawangan, Dusun dan subetnis lainnya dalam jumlah relatif kecil. Besarnya proporsi orang Jawa dan Banjar di Kalimantan Tengah karena banyaknya transmigrasi asal Jawa yang masuk ke Kalimantan Tengah dan besarnya perantauan orang Banjar dari Kalimantan Selatan.[18]

     Etnis terbesar keempat di Kalteng yaitu etnis Melayu (3,96%) yang menempati pesisir Sukamara dan Kotawaringin Barat. Etnis terbesar kelima hingga sepuluh berturut-turut yaitu Madura (1,93%), Sunda (1,29%), Bugis (0,77%), Batak (0,56%), Flores (0,38%) dan Bali (0,33%) serta suku-suku lainnya dari berbagai daerah di Indonesia.

 

Bahasa

     Pada dasarnya bahasa yang digunakan secara luas di Kalimantan Tengah adalah Bahasa Banjar dan Bahasa Indonesia. Persebaran Bahasa Banjar ke Kalimantan Tengah karena besarnya jumlah perantauan Suku Banjar asal Kalimantan Selatan sehingga Bahasa Banjar digunakan sebagai bahasa perdagangan dan bahasa sehari-hari.[20] Masyarakat Suku Jawa di lokasi transmigrasi umumnya menuturkan Bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari.

     Bahasa Dayak yang dominan digunakan oleh Suku Dayak di Kalimantan Tengah, di antaranya Bahasa Ngaju yang digunakan di daerah sungai Kahayan dan Kapuas. Bahasa Bakumpai dan Bahasa Maanyan dituturkan oleh penduduk di sepanjang daerah aliran sungai Barito dan sekitarnya dan Bahasa Ot Danum yang digunakan oleh suku Dayak Ot Danum di hulu sungai Kahayan dan sungai Kapuas.

 

Pendidikan

     Geliat dunia pendidikan di Kalimantan Tengah sekarang sedang berkembang dengan pesat. Hal tersebut ditandai dengan bermunculannya berbagai lembaga pendidikan serta keberadaan beberapa Universitas dan Sekolah Tinggi.

     Universitas Negeri Palangka Raya dan Untama merupakan Universitas-universitas Negeri yang ada di Kalimantan Tengah, selain itu terdapat Universitas Muhammadiyah serta beberapa perguruan tinggi lainnya yang ikut memberikan sumbangan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kalimantan Tengah, seperti Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai serta Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan

Komputer Palangka Raya. Tak lupa pula berbagai Universitas maupun Sekolah Tinggi rintisan yang terdapat di Kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah.

 

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah

No.

Kabupaten/Kota

Kota

Kecamatan

Desa

1.

Kabupaten Barito Selatan

Buntok

6

-

2.

Kabupaten Barito Timur

Tamian Layang

9

-

3.

Kabupaten Barito Utara

Muara Teweh

6

-

4.

Kabupaten Gunung Mas

Kuala Kurun

12

-

5.

Kabupaten Kapuas

Kuala Kapuas

12

-

6.

Kabupaten Katingan

Kasongan

13

-

7.

Kabupaten Kotawaringin Barat

Pangkalan Bun

6

-

8.

Kabupaten Kotawaringin Timur

Sampit

15

-

9.

Kabupaten Lamandau

Nanga Bulik

3

-

10.

Kabupaten Murung Raya

Puruk Cahu

10

-

11.

Kabupaten Pulau Pisang

Pulau Pisang

8

-

12.

Kabupaten Sukamara

Sukamara

5

-

13.

Kabupaten Seruyan

Kuala Pembuang

10

-

14

Kota Palangkaraya

-

5

-

 


Profil Daerah Tertinggal Di Provinsi Provinsi Kalimantan Tengah

Opini

  • Pentingnya Dukungan SDM di Kawasan Ekonomi Khusus

Sistem Informasi

  • Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
  • LPSE
  • Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum