Pentingnya Dukungan Data dalam Membangun Daerah Tertinggal


  Jumat, 13 Desember 2019 Berita DITJENPDT

Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Razali menegaskan pentingnya dukungan data dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pemenuhan Data dan Informasi Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal yang diselenggarakan oleh Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana di Jakarta, Kamis (12/12).

Menurut Razali, pembangunan sarana dan prasarana daerah tertinggal tidak bisa dilakukan secara sporadis dan parsial, melainkan berbasis data kebutuhan, khususnya di bidang sarana dan prasarana, sehingga bantuan sarana dan prasarana melalui Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal dan K/L lainnya lebih terarah dan sistematis.

“Pemenuhan data dan informasi penting dilakukan, sebagai bahan dalam perumusan kebijakan, sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan tentu dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tertinggal,” ungkap Razali.

Razali menambahkan, aksesibilitas dan sarana dan prasarana merupakan bagian penting dalam kriteria ketertinggalan suatu daerah yang perlu segera diselesaikan agar dapat mendorong dan mendukung perekonomian dan sumber daya manusia di daerah tertinggal.

Lalu bagaimana dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di daerah tertinggal? Razali mengingatkan kembali fungsi seperti yang sering disampaikan Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal yaitu melalui koordinasi, regulasi dan eksekusi.

Banyak sumber-sumber pendanaan yang bisa dioptimalkan dan diintegrasikan dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal, seperti Dana Desa, Dana Alokasi Khusus dan lain sebagainya khususnya dalam pembangunan sarana dan prasarana di daerah tertinggal.

“Melalui fungsi koordinasi dan regulasi, Ditjen PDT terus melakukan intervensi dan keberpihakan terhadap program percepatan pembangunan daerah tertinggal”, ujar Razali.

Rapat Koordinasi Pemenuhan Data dan Informasi Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal sendiri dihadiri oleh Direktur Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal, Rafdinal, sebagai salah satu narasumber yang membahas secara lebih teknis data kebutuhan sarana dan prasarana daerah tertinggal dihadapan 75 peserta di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal.