2019, Solok Selatan dan Pasaman Barat Ditargetkan Lepas Sebagai Daerah Tertinggal


  Jumat, 23 Februari 2018 Berita DITJENPDT

PADANG - Pemerintah provinsi Sumatera Barat menargetkan dua kabupaten yang ada di wilayah itu bisa terlepas dari status daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) pada 2019 dari tiga daerah yang ada. Kedua kabupaten itu, yakni Solok Selatan dan Pasaman Barat

"Untuk tiga daerah yang masuk kategori 3T kami beri perlakuan khusus, pada 2019 ditargetkan dua daerah bisa terlepas dari ketertinggalan yaitu Solok Selatan dan Pasaman Barat," kata Kepala Bappeda Sumbar Hansastri di Padang, Rabu.

Ia menyampaikan hal itu pada Rapat Kerja Nasional Bappeda provinsi se-Indonesia dengan tema Peningkatakan Kualitas Pembangunan dan Pemerataan dihadiri 250 peserta dari seluruh provinsi

Menurut dia sebelumnya Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit bersama tiga bupati yang daerahnya berstatus 3T telah melakukan rapat dan memaparkan kondisi terkini di daerah masing-masing.

"Setelah rapat diperoleh indikator berupa bidang kesehatan, pendidikan dan kemiskinan untuk diambil langkah-langkah untuk bisa melepaskan dari status 3T," katanya.

Ia mengakui untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai karena secara geografis lokasinya jauh minimal terjadi peningkatan status pada indikator daerah 3T sehingga bisa mendekati lepas dari ketertinggalan.

"Tantangan terberat melepaskan daerah dari status tertinggal yang paling utama adalah konektivitas," ujarnya.

Ia menyampaikan untuk membuat daerah-daerah tersebut mudah diakses butuh dana yang besar.

Selain itu pembagian dana provinsi untuk tiga daerah yang masih berstatus 3T lebih besar khususnya pada aspek yang masih perlu ditingkatkan.

Sebelumnya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerima 63 guru garis depan yang akan didistribusikan kepada tiga daerah tertinggal, terluar, dan terpencil (3T).

Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Burhasman Bur mengatakan 63 guru tersebut akan didistribusikan ke Kabupaten Kepulauan Mentawai, Solok Selatan, dan Pasaman Barat.

GGD yang akan didistribusikan itu, jelasnya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang direkrut oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan melakukan pengabdian di daerah 3T selama satu tahun.

"Masing-masing daerah akan mendapatkan lebih kurang 20 guru," katanya.

Dengan demikian, ia berharap dengan distribusi guru tersebut terutama ke daerah 3T dapat membuat pendidikan di Sumbar merata dan menjangkau seluruh daerah sehingga dapat mempercepat pemerataan pendidikan yang merata dan berkualitas.