Dana Desa Ikut Mendorong Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Sumbar


  Senin, 18 Februari 2019 Berita DITJENPDT

Kehadiran dana desa telah ikut mendorong percepatan pembangunan di daerah tertinggal di Sumbar. Anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat sejak 2015 itu, turut membantu suksesnya program pembangunan yang dirancang pemerintah daerah.

Staf Ahli Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Febby Datuak Bangso mengatakan pada tahun 2019, pemanfaatan dana desa penekanannya tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur, tapi lebih kepada bagaimana maksimal untuk pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Itu titik tekan dana desa 2019. Kita harapkan daerah yang kembali dapat dana desa pada tahun ini dapat maksimal dalam penyerapan anggaran dan termamfaatkan untuk sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya, Minggu, 17 Februari 2019.

Ia mengatakan, untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal, dengan kehadiran Dirjen Kemendes yang dibawa langsung ke Sumbar dan mengunjungi daerah tertinggal, diharapkan berdampak terhadap memaksimalkan program yang ada di Kemendes.

“Kita dari Kemendes PDTT ingin memberikan berbagai program yang ada untuk Sumbar, khususnya ke daerah tertinggal. Dengan harapan dengan sentuhan melalui dana desa dan program lainnya di Kemendes berdampak terhadap percepatan pembangunan, dan masyarakat dapat terbantu,” jelasnya.

Ia mengharapkan daerah tertinggal di Sumbar dapat mengembangkan potensi yang ada untuk menjadikan daerah tersebut lebih maju. Seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai, daerah yang memiliki keunggulan di bidang pariwisata dan sumber daya laut ini juga memiliki hasil pertanian berupa sagu dan pisang.

“Tentunya ini juga peluang bisa dikembangkan. Kita akan mengupayakan mencarikan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat setempat agar hasil alam ini dapat terkelola secara maksimal, sehingga berdampak meningkatkan perekonomian masyarakat setempat,” terangnya.

Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan Kemendes PDTT Harlina Sulistyo Rini menyebutkan dalam pertemuan dengan Wagub Sumbar tersebut dilakukan pembahasan mengenai Kabupaten Mentawai yang masih berstatus daerah tertinggal.

“Saya meminta beliau untuk dilakukan Ekplorasi sumber daya alam di Mentawai, melakukan pendataan potensi, dan itu nanti akan didiskusikan kembali melalui pertemuan yang difasilitasi Dirjen lainnya dengan perusahaan terkait,” jelasnya.

Ia menambahkan, selain membahas Mentawai juga dibahas menyangkut pembangunan kawasan pedesaan di Mandeh yang berbasis pariwisata. Dengan melihat potensi yang ada di kawasan Mandeh, ia yakin Mandeh dapat dikembangkan lebih baik lagi.

“Kami juga telah bertemu dengan Bupati Pesisir Selatan, Pemda setempat. Kami menyarankan untuk pengembangan Mandeh dapat dibentuk sebuah kelembagaan yang khusus mengurus soal memajukan Mandeh ini, untuk itu perlu SDM dikembangkan dan sinergi dilakukan dengan berbagai pihak,” terangnya.

Sementara itu, Wagub Sumbar Nasrul Abit usai pertemuan itu menyebutkan saat ini telah disusun skala prioritas dalam percepatan pembangunan Mentawai. Pertama dengan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk melancarkan transportasi di daerah tersebut, melancarkan komunikasi dan listrik.

“Sekarang kita masuk ke sektor ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Kita minta bantuan kepada Kemendes untuk membantu pengembangan sejumlah produk unggulan di Mentawai, misalnya sagu, keladi, pisang dan sapi. Nanti kita akan lakukan pertemuan dengan Bupati Mentawai, Provinsi di kantor Kemendes,” ungkapnya.

Ia menambahkan, dalam pertemuan dengan Kemendes juga dihadiri pihak Bank BNI. Ia berharap BNI yang telah memiliki CSR yang sukses membina desa yang punya produk unggulan menjadi maju, bisa melakukan hal serupa di Mentawai untuk melakukan pembinaan.

“Dengan ekonomi membaik, dengan sendirinya pendidikan dan kesehatan juga akan membaik, harapan kita ini semua terwujud. Sehingga upaya dalam mengeluarkan Mentawai dari status tertinggal bisa lebih cepat dilaksanakan,” pungkasnya.