Ditjen PDT Dorong Digitalisasi Tata Kelola dan Pendayagunaan Lahan Berbasis Agroteknologi


  Jumat, 29 Maret 2019 Berita DITJENPDT

YOGYAKARTA - Direktur Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Dwi Rudi Hartoyo menegaskan perlunya digitalisasi tata kelola dan pendayagunaan lahan berbasis agroteknologi. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Penyusunan Dokumen Kesepakatan Lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah dalam Pengembangan Pendayagunaan Lahan Berbasis Agroteknologi di Yogyakarta, Kamis (28/3).

Menurut Rudi, digitalisasi diperlukan sebagai rangka pengembangan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah tertinggal. “Kita harus terus mendorong digitalisasi di daerah tertinggal, karena di era milenial ini semua bisa dilakukan dengan cara-cara digital,” ujar Rudi.

Atas dasar itulah Ditjen PDT melalui Direktorat Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup melakukan perubahan paradigma dalam pengembangan dan pendayagunaan lahan dari cara konvensional menjadi berbasis teknologi. Ditjen PDT terus berkomitmen dalam merespon era digital saat ini dengan melakukan perubahan-perubahan mendasar dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pendayagunaan lahan.

“Dengan cara itu (berbasis teknologi), pendayagunaan lahan khususnya dalam bidang pertanian bisa lebih baik, karena dukungan teknologi dan informasi yang menunjang sektor pertanian,” ungkap Rudi.

Ditjen PDT tahun lalu telah mengenalkan konsep pertanian cerdas berbasis teknologi, Smart Farming 4.0 di beberapa daerah tertinggal seperti Situbondo dan Sumbawa. Melalui teknologi Soil & Weather Sensor yang dikembangkan oleh PT. Mitra Sejahtera Membangun Bangsa, para petani bisa menerima data terkait kondisi lahannya melalui aplikasi berbasis android di handphone.

Untuk mendukung digitalisasi tata kelola dan pendayagunaan lahan berbasis teknologi, penyediaan akses internet di desa-desa sudah dilakukan oleh pemerintah melalui pembangunan BTS di desa-desa.

Ditahun 2019 ini, Ditjen PDT akan memfasilitasi dan mensosialisasikan digitalisasi tata kelola dan pendayagunaan lahan berbasis teknologi melalui konsep Smart Farming di 8 kabupaten daerah tertinggal.

Rapat Penyusunan Dokumen Kesepakatan Lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pendayagunaan Lahan Berbasis Agroteknologi dihadiri oleh 7 pemerintah kabupaten daerah tertinggal, yaitu Kabupaten Alor, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa Tengah, Kabupaten Buol, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Nias Barat. Selain di 7 kabupaten tersebut, Smart Farming juga akan disosialisasikan di Kabupaten Bima.

Penulis: Idhar
Editor: Gokma & Irfan