Ditjen PDT Gelar Harmonisasi Rancangan RAN PPDT Tahun 2020


  Jumat, 17 Mei 2019 Kegiatan DITJENPDT

Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, melalui Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal (PIDT) menyelenggarakan kegiatan Harmonisasi Rancangan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN PPDT) Tahun 2020 di Jakarta, Kamis-Jumat, 16-17 Mei 2019.

Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari sejumlah tahapan penyusunan RAN PPDT Tahun 2020, sebelum ditetapkan oleh Presiden.

Dalam sambutannya, Direktur PIDT, Rafdinal menyampaikan bahwa proses kegiatan ini diawali sejak bulan November setelah diselesaikannya penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah yang dilaksanakan melalui mekanisme Dana Dekonsentrasi, dan dilanjutkan dengan mengikuti berbagai forum pengumpulan dan verifikasi usulan kebutuhan daerah tertinggal.

"Ke depan, Ditjen PDT akan fokus pada pengembangan ekonomi lokal dengan cakupan wilayah kabupaten, perdesaan dan kawasan untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat, sembari pemenuhan pelayanan dasar,” ujar Rafdinal.

Beberapa hal yang disepakati pada forum tersebut diantaranya adalah penyelenggaraan intervensi oleh Ditjen PDT yang didasarkan pada standarisasi intervensi berupa petunjuk teknis (juknis) dalam bentuk Keputusan Dirjen PDT. Dalam juknis tersebut, akan dituangkan detail komposisi pembiayaan yang disesuaikan dengan kondisi tipologi daerah tertinggal, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan direktorat teknis.

Selain itu, Direktorat PIDT akan menyiapkan data dukung yang dibutuhkan oleh setiap direktorat teknis dalam penentuan prioritas menu dan lokus intervensi.

Menurut Kasubdit Perencanaan dan Pendanaan K/L, Dwi Yunanto, rancangan RAN PPDT Tahun 2020 sudah disinkronkan dengan kegiatan lintas Unit Kerja Eselon I dilingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

“Saat ini, matriks rancangan RAN PPDT kita ini sudah sinkron dengan kegiatan lintas UKE I dan selanjutnya akan kita kompilasi menjadi bagian dari upaya kementerian kita dalam mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal”, ujar Dwi Yunanto.

Pendanaan intervensi yang akan dicantumkan pada matriks RAN PPDT Tahun 2020 bersumber dari Belanja K/L (APBN murni), Dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Selanjutnya, untuk intervensi yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) akan menjadi bagian dari basis data penyelenggaraan PPDT, serta menjadi masukan awal dalam proses evaluasi pelaksanaan PPDT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.