Cegah Stunting Untuk Selamatkan Bonus Demografi


  Senin, 17 Juni 2019 Berita DITJENPDT

Menurut Data Riset Kesehatan Nasional (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan 30,8 persen balita di Indonesia mengalami stunting. Angka tersebut jauh dari target Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Ambang batas prevelensi stunting dari WHO mengkategorikan angka stunting 20 sampai kurang dari 30 persen sebagai tinggi, dan lebih dari atau sama dengan 30 persen sangat tinggi.

Menurut WHO, stunting adalah kondisi gagal tumbuh. Ini bisa dialami oleh anak-anak yang mendapatkan gizi buruk, terkena infeksi berulang, dan stimulasi psikososialnya tidak memadai. Anak dikatakan stunting ketika pertumbuhan tinggi badannya tak sesuai grafik pertumbuhan standar dunia.

Untuk menurunkan tingginya angka stunting di Indonesia, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bekerjasama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) yang dimpimpin langsung oleh dr. Damayanti Rusli Sjarif, Sp.A(K), Danone Early Life Nutrition Indonesia, dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang melakukan Pilot Project Aksi Cegah Stunting mulai Mei 2018 hingga Februari 2019.

Menurut pakar nutrisi dan penyakit metabolik anak, dr. Damayanti Rusli Sjarif, dampak stunting bukan sekadar tinggi badan anak.

“Kalau anak pendek, ketika remaja dia bisa tumbuh lagi. Ada kesempatan kedua untuk menaikkan tinggi badan. Tapi kalau sudah stunting terkait pertumbuhan otak, ketika sudah besar, anak tidak bisa diobati lagi,” jelas dr. Damayanti saat memaparkan hasil Aksi Cegah Stunting di Kabupaten Pandeglang kepada Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal (Dirjen PDT) Kemendes PDTT, Samsul Widodo di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Rabu (12/6).

Aksi Cegah Stunting di Kabupaten Pandeglang dilakukan dengan pendekatan intervensi gizi spesifik untuk anak-anak yang terindikasi stunting menggunakan food recall monitoring oleh Tim Ahli Gizi RSCM.

Kemudian diberikan pemahaman tentang stunting dan penegakan diagnosa melalui screening dan pelatihan tentang penanganan stunting yang benar kepada tenaga kesehatan dokter anak, dokter umum, bidan, ahli gizi dan kader Posyandu dengan menggunakan sistem rujukan berjenjang untuk melakukan validasi dan menentukan sistem intervensi.

“Hasil sementara menunjukkan dari 96 anak Baduta (anak dibawah usia dua tahun) setelah discreening ditemukan 17 persen stunting. Setelah kita diintervensi dengan gizi spesifik menggunakan makanan kaya protein hewani selama 3 bulan, angka stunting turun menjadi 9 persen,” ujar dr. Damayanti memaparkan.

Menurut dr. Damayanti, telur, daging ayam, daging ikan, dan susu adalah makanan dan minuman yang harus dikonsumsi oleh anak Baduta untuk mencegah stunting, karena makanan tersebut kaya akan protein hewani.

Dikesempatan yang sama, Dirjen PDT, Samsul Widodo mengatakan bahwa dana desa bisa digunakan untuk pencegahan stunting. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, yang salah satunya untuk pencegahan stunting.

“Dana desa bisa digunakan untuk mencegah stunting, misalnya untuk posyandu bisa dianggarkan untuk membeli alat ukur tinggi badan dan berat badan. Jadi dana desa tidak melulu untuk membangun fisik saja, tapi juga bisa untuk mencegah stunting,” ujar Samsul Widodo.

Menurutnya perlu dibangun kesadaran kepada Pemerintah Daerah, kepala desa, kader-kader Posyandu dan masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting. “Dengan metode yang dilakukan oleh dr. Damayanti akhirnya kita tahu kan, bahwa sebenarnya mencegah stunting itu tidak rumit,” lanjut Samsul Widodo.

Oleh karena itu, dirinya akan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) untuk mempresentasikan hasil Aksi Cegah Stunting yang dilakukan di Kabupaten Pandeglang kepada Kementerian/Lembaga lainnya agar gerakan ini menjadi gerakan nasional.

Saat ini sebanyak 160 Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai prioritas dalam penanganan stunting. Bekerjasama dengan Danone Indonesia, kegiatan Aksi Cegah Stunting akan direplikasikan di 45 Kabupaten/Kota dibawah koordinasi Kemenko PMK.

“Pencegahan stunting sangat penting untuk dilakukan, jangan sampai bonus demografi berubah menjadi tragedi demografi dikarenakan masalah stunting yang tidak kita tangani mulai dari sekarang,” tutup dr. Damayanti.