Dana Alokasi Khusus Jadi Faktor Penting Pembangunan Daerah Tertinggal


  Senin, 26 Agustus 2019 Berita DITJENPDT

Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal mengikuti Forum Sinkronisasi dan Harmonisasi Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran 2020, Senin (12/08).

Forum Sinkronisasi dan Harmonisasi Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran 2020 dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Anwar Sanusi. Dalam acara pembukaan tersebut, Anwar Sanusi menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi merupakan skema pendanaan yang dijalankan pemerintah, dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai pengampu.

“Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi diharapkan bisa menjadi enabling factor untuk pembangunan daerah tertinggal, daerah perbatasan pulau kecil terluar, serta transmigrasi.”, ungkapnya.

“Bila Dana Alokasi Khusus dikelola dengan baik, maka akselerasi pertumbuhan ekonomi juga bisa dilakukan dengan baik”, jelas Anwar Sanusi.

Imbuhnya, tata kelola Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi harus sesuai dengan koridor good governance. Anwar Sanusi berharap forum ini bukan hanya rutinitas yang dalam penyampaian usulan kemudian dilakukan sinkronisasi dan penetapan, tetapi menjadi unsur good governance.

Di tempat yang sama, Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Muhammad Rizal menyampaikan teknis pembahasan Dana Alokasi Khusus. Muhammad Rizal menjelaskan bahwa kesiapan daerah perlu dipastikan sesuai dengan proses tahap pertama, yaitu penyerahan dokumen perencanaan.

Dalam acara pembukaan, terdapat juga sesi diskusi dengan panelis yang berasal dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perindustrian. Jaka Sucipta, selaku Kepala Sub Direktorat Dana Alokasi Khusus II Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, mengungkapkan bahwa saat ini tidak ada lagi usulan yang disampaikan secara tertulis, semua harus disampaikan secara elektronik untuk mencegah terjadinya maladministrasi.

Turut hadir di acara tersebut Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Totok Hendratmoko. Totok Hendratmoko menyampaikan bahwa forum ini berguna sebagai harmonisasi percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, dan daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) dikarenakan intervensi anggaran reguler belum tentu menyasar sampai lokasi tersebut.

Totok Hendratmoko menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi berdampak sebagai akselerator percepatan pembangunan daerah tertinggal dikarenakan menu-menu intervensi di anggaran reguler tidak semua dapat diusulkan untuk daerah tertinggal. Selain itu, adanya Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan dapat menghidupkan perekonomian desa dikarenakan moda transportasi darat tersebut dapat diberikan kepada BUMDes agar desa mempunyai pendapatan asli daerah. Adanya dana ini juga berdampak pada pertambahan panjang jalan desa.

 “Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal memiliki peran sebagai penanggung jawab dari bidang daerah tertinggal, kewajiban Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal adalah melakukan identifikasi kebutuhan-kebutuhan data dalam menu kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan tersebut, sehingga menu kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah daerah sinkron dengan data yang ada di Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal.”, imbuhnya.

Dengan adanya Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan sangat berpengaruh terhadap peningkatan aksesibilitas di daerah tertinggal. Beberapa manfaat yang didapatkan terkait peningkatan aksesilibitas di daerah tertinggal adalah moda transportasi yang disediakan dapat memperpendek waktu tempuh. Selain itu, kegiatan renovasi jembatan gantung dapat mengembalikan fungsi jembatan tersebut seperti sedia kala.

“Dengan adanya Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan, produk pertanian, perkebunan, dan peternakan dapat lebih lancar pendistribusiannya, sehingga potensi ekonomi di daerah tertinggal dapat lebih berkembang”, ujar Totok Hendratmoko.

Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan merupakan kegiatan strategis yang tertuang dalam Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Untuk pengawasannya, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

Forum ini mempertemukan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang terdiri dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Bappenas. Selama forum sinkronisasi dan harmonisasi, pemerintah pusat akan dibagi ke dalam 3 bidang, yaitu daerah tertinggal, perbatasan pulau kecil terluar, dan transmigrasi.

Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi Perdesaan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan wilayah dengan meningkatkan mobilitas dan konektivitas bagi penumpang dan barang di daerah melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi di wilayah tertinggal, perbatasan negara, transmigrasi, dan wilayah kepulauan. Daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan, kawasan transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar, dan desa di seluruh kabupaten Provinsi Papua dan Papua Barat diharapkan bisa menjadi pusat pelayanan dasar, pusat administrasi pemerintahan, pusat pertumbuhan ekonomi, dan pusat distribusi.

Menu kegiatan untuk Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran 2020 meliputi pembangunan/peningkatan jalan desa strategis, pengadaan moda darat, pengadaan moda perairan, pembangunan dermaga, dan renovasi/penggantian jembatan gantung.

Forum Sinkronisasi dan Harmoniasasi Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran 2020 ini mempunyai fokus dalam penentuan kegiatan prioritas dan pengecekan kesiapan pelaksanaan kegiatan. Dalam pengusulan kegiatan, pemerintah daerah perlu melengkapi dokumen-dokumen pendukung seperti Surat Penetapan/SK kepala daerah, Kerangka Acuan Kerja/Rencana Anggaran Biaya, dan dokumen lainnya.

Dalam bidang daerah tertinggal, sebanyak 122 kabupaten daerah tertinggal mengikuti forum ini untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan yang diusulkan. Untuk mengampu 122 daerah tertinggal, maka bidang daerah tertinggal dibagi ke dalam 2 desk yaitu desk daerah tertinggal 1 dan desk daerah tertinggal 2. Setelah adanya proses sinkronisasi dan harmonisasi untuk Dana Alokasi Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan, maka pemerintah daerah dapat menetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil dari forum ini ke dalam dokumen Rencana Kerja sesuai dengan alokasi yang didapatkan.