Refleksi Implementasi Tol Laut 2015-2019


  Senin, 07 Oktober 2019 Berita DITJENPDT

Tol laut mempunyai tujuan dalam mengatasi masalah konektivitas antar wilayah kepulauan, disparitas harga khususnya barang-barang pokok dan lebih jauh lagi mendukung penguatan poros maritim dunia. Dalam mengevaluasi pelaksanaan Tol Laut tahun 2015-2019, Kementerian Perhubungan bersama Ocean Week dan Masyarakat Praktisi Peduli Maritim menyelenggarakan Diskusi Nasional Poros Maritim dengan tema “Optimalisasi Pelayaran dan Pelabuhan Terhadap Tol Laut Seperti Apa?” di Hotel Sheraton, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (03/10).

Dalam diskusi yang mengundang K/L seperti Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perdagangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Pemerintah Daerah sangat efektif untuk mendalami persoalan-persoalan dalam pelaksanaan tol laut selama ini sebagai bahan perbaikan ke depan. Selain dari K/L diskusi tersebut juga menghadirkan Pelindo, Pelni, Djakarta Llyod, ASDP, INSA dan pelaku usaha yang bergerak di bidang pelayaran untuk dimintai masukan dalam pelaksanaan Tol Laut 2015-2019.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Agus Purnomo yang menjadi Keynote Speaker menyampaikan bahwa tol laut laut akan terus dilanjutkan untuk mendukung aksesibilitas di daerah tertinggal, terkecil, terluar dan perbatasan. Tol laut adalah amanat Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terkecil, Terluar dan Perbatasan yang harus dijalankan oleh K/L khususnya Kementerian Perhubungan.

Dalam sesi diskusi, Direktur Angkutan dan Lalu Lintas Laut, Kementerian Perhubungan, Wisnu Handoko menegaskan bahwa tol laut masih dibutuhkan tetapi bagaimana implementasinya perlu ada kontrol bersama. Tol laut diprioritaskan untuk mengintervensi trayek yang belum dimasuki transportasi komersil. Kalau transportasi komersil sudah ada pada trayek tersebut, lebih baik trayek Tol Laut dialihkan ke jalur-jalur lain yang lebih membutuhkan dimana trayek komersil belum ada. Langkah ini dilakukan untuk mendorong pelaku bisnis untuk ikut andil dalam trayek itu.

Dikesempatan yang sama, Bupati Pulau Morotai, Benny Laos mengatakan bahwa tol laut sangat penting untuk membuka aksesibilitas khususnya di wilayah kepulauan seperti di Kabupaten Morotai dengan catatan pelaksanaan tol laut ke depan perlu diperbaiki agar hasilnya lebih optimal.

Terkait dengan intervensi pemerintah melalui subsidi Tol Laut, dalam pelaksanaannya, kapal yang disubsidi oleh program Tol Laut masuk ke trayek-trayek yang sudah ada angkutan regular dan komersial. Kondisi itu menyebabkan persaingan yang tidak fair karena ada angkutan yang tidak disubsidi harus bersaing dengan angkutan yang disubsidi pemerintah. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Operasi dan Komersial Pelindo III, Putut Sri Mulyanto.

Menurut Putut, persaingan seperti itu dinilai akan berimplikasi pada kerugian pengusaha angkutan yang tidak mendapatkan subsidi yang pada akhirnya Tol Laut bukan lagi memperbaiki sistem transportasi laut tetapi mematikan usaha-usaha yang selama ini dijalankan oleh pelaku-pelaku usaha yang sudah ada.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di beberapa tempat di daerah tertinggal, Kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Transportasi Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Muhammad Yasin menyampaikan bahwa pelaksanaan Tol Laut masih belum maksimal, seperti ketidakpastian jadwal angkutan, keterbatasan peningkatan produktivitas komoditas unggulan, rendahnya sarana dan prasarana pendukung, minimnya sosialisasi pemanfaatan program “Rumah Kita” sebagai penampung logistik, lemahnya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan teknis penurunan harga barang ke konsumen menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan untuk perbaikan ke depan.

Menurut M. Yasin, diperlukan pendekatan yang saling menguatkan yaitu pendekatan kewilayahan dan pendekatan sektoral dalam melakukan koordinasi lintas sektor terkait implementasi Tol Laut, kemudian dilakukan refocusing terhadap rute Tol Laut pada daerah tertentu agar pelayanan Tol Laut dapat berjalan optimal pada beberapa daerah dengan kondisi disparitas harga paling tinggi. Selain itu diperlukan pula sinergisasi antara kebijakan Tol Laut dengan kebijakan pengembangan potensi atau komoditas unggulan daerah, khususnya pada wilayah 3T.

Keberadaan Tol Laut harus bisa mengakselerasi percepatan pembangunan daerah tertinggal. Dengan adanya Tol Laut, konektivitas akan semakin terbuka dan produk-produk unggulan dari daerah tertinggal dapat di distribusikan melalui Tol Laut.