Pulau Terluar Akan Diberikan Intensif


  Rabu, 17 Januari 2018 Berita DITJENPDT

MINAHASA UTARA - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo akan meninjau kembali distribusi penyaluran dana desa di kawasan pulau terluar. Hal ini mengingat sulitnya akses dan biaya tinggi harus dikeluarkan untuk penyaluran dana desa.

"Ini adalah permasalahan yang sudah menjadi pembahasan. Kita akan meninjau ulang agar bagaimana dana desa di pulau terluar bisa diberikan insentif lebih," ujarnya di aula kantor Bupati Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Kamis (27/10).

Di Kabupaten Minahasa Utara terdapat satu pulau terluar, yakni Mantehage, dari 46 pulau yang ada. Untuk 2016, jumlah dana desa yang didapat sebanyak Rp 76,2 miliar untuk 125 desa.

Saat berdialog dengan seluruh kepala desa Kabupaten Minahasa Utara, Menteri Eko juga menegaskan, kesalahan administrasi dana desa oleh perangkat desa tidak boleh dikriminalisasi. Sebab, ia memahami, masih banyak kepala desa yang belum menguasai administrasi dengan baik.

Mereka perlu mendapatkan pemahaman mengenai administrasi dan pengelolaan dana desa dengan baik. Tujuannya agar mereka dapat memanfaatkan dana desa sesuai peraturan. Hal ini juga dimaksudkan untuk melindungi pengelolaan dana desa dari penyalahgunaan.

Pemerintah sudah bekerja sama dengan KPK untuk pengawasan dana desa. Pencegahan korupsi diharapkan lebih maksimal terkait penggunaan dana desa.

Dia menekankan, kesalahan penggunaan dana desa terkait administrasi yang tidak mengandung korupsi tidak boleh dikriminalisasi. Namun sebaliknya, kalau menyalahgunakan dana ini, pemerintah daerah yang akan lebih dahulu menindak tegas.

Menteri Eko mengatakan, pemerintah tengah fokus mengembangkan desa dan pulau terluar. Fokus ini merupakan pelaksanaan Nawacita ketiga Presiden Joko Widodo yang berkomitmen untuk membangun desa-desa dan daerah tertinggal.

"Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan desa tidak hanya mengurusi administrasi, tapi juga keuangan, pengelolaan, dan pemberdayaan ekonomi. Indonesia adalah negara pertama yang memberi kewenangan seperti ini. Jika berhasil, tidak menutup kemungkinan negara-negara lain akan meniru kita," ungkapnya.

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandow mengakui, hadirnya dana desa sangat membantu proses pembangunan daerah. Ia berkomitmen untuk terus mendorong realisasi dana desa agar menciptakan multiplayer effect yang jelas.

Meskipun awalnya sulit, Pemprov Sulut akan tetap mendorong terobosan dana desa. "Karena, dari segi materi fisikal masih sangat rendah. Kami akan sangat senang ketika Pak Menteri Eko mengatakan dana desa tahun depan akan mengalami kenaikan," ujarnya.