Daerah Tertinggal di Pulau Papua


  Jumat, 22 Mei 2020 Berita DITJENPDT

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, Pulau Papua menjadi wilayah dengan kategori kabupaten daerah tertinggal paling tinggi di Indonesia, yaitu sebanyak 30 kabupaten atau 48 persen dari total 62 kabupaten daerah tertinggal tahun 2020-2024.

Penyebab utama ketertinggalan di wilayah Papua yaitu masih rendahnya pendapatan masyarakat dan tingginya persentase penduduk miskin, terbatasnya aksesibilitas wilayah, rendahnya angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah, serta keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan dasar.

Oleh karena itu dalam rangka mengejar ketertinggalan di wilayah Papua maka akan dilakukan berbagai upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal di wilayah Papua, seperti promosi potensi daerah tertinggal, pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik, pengembangan perekonomian masyarakat yang berbasis potensi lokal, pengembangan potensi budaya dan keanekaragaman hayati melalui pariwisata budaya dan lingkungan hidup, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur penunjang konektivitas.

Adapun 30 kabupaten daerah tertinggal yang berada di Pulau Papua adalah sebagai berikut:

Provinsi Papua Barat:

  1. Kabupaten Teluk Wondama
  2. Kabupaten Kabupaten Teluk Bintuni
  3. Kabupaten Sorong Selatan
  4. Kabupaten Sorong
  5. Kabupaten Tambrauw
  6. Kabupaten Maybrat
  7. Kabupaten Manokwari Selatan
  8. Kabupaten Pegunungan Arfak

Provinsi Papua:

  1. Kabupaten Jayawijaya
  2. Kabupaten Nabire
  3. Kabupaten Paniai
  4. Kabupaten Puncak Jaya
  5. Kabupaten Boven Digoel
  6. Kabupaten Mappi
  7. Kabupaten Asmat
  8. Kabupaten Yahukimo
  9. Kabupaten Pegunungan Bintang
  10. Kabupaten Tolikara
  11. Kabupaten Keerom
  12. Kabupaten Waropen
  13. Kabupaten Supiori
  14. Kabupaten Mamberamo Raya
  15. Kabupaten Nduga
  16. Kabupaten Lanny Jaya
  17. Kabupaten Mamberamo Tengah
  18. Kabupaten Yalimo
  19. Kabupaten Puncak
  20. Kabupaten Dogiyai
  21. Kabupaten Intan Jaya
  22. Kabupaten Deiyai

Melalui intervensi langsung, koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga, serta pelibatan stakeholders lainnya, Ditjen PDT mempunyai tugas agar program percepatan pembangunan daerah tertinggal yang ada di Pulau Maluku dapat berjalan dengan baik, tepat sasaran sesuai dengan kriteria ketertinggalan, sehingga dapat menurunkan indeks ketertinggalan suatu daerah, dari daerah tertinggal menjadi daerah non tertinggal.