Pidato Lengkap Gus Menteri Saat Menerima Gelar Honoris Causa dari UNY


  Senin, 13 Juli 2020 Berita DITJENPDT

Assalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang Terhormat Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd beserta para Wakil Rektor; Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat; Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pertimbangan; Ketua dan Anggota Dewan Pengawas; Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Guru Besar (MGB); Ketua Satuan Pengawasan Internal (SPI); para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana; Ketua Lembaga, Ketua Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha (BPPU), Kepala Biro; Ketua Jurusan dan Program Studi;

Yang kami hormati, para kiai, ibu nyai, para guru dan dosen; para kepala daerah dan anggota DPR, DPRD; para Rektor Universitas Negeri dan swasta; para tamu undangan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Para Kepala Desa dan perangkat desa; para pendamping desa; baik yang hadir secara langsung maupun virtual dari tempat masing-masing; serta para tamu undangan yang tidak dapat kami sebut satu persatu.

Alhamdulillah hadir bersama kita, para tamu kehormatan, antara lain; Wakil Ketua DPR RI, Bapak Dr. HC. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si.

Hadirin, Anggota Senat dan civitas akademika UNY yang saya hormati

Pada kesempatan yang berbahagia ini, ijinkan saya sebagai promovendus untuk menyampaikan pidato dengan judul “Kebijakan Strategis Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Desa”

Hadirin, Anggota Senat dan civitas akademika UNY yang saya hormati

Sebagai orang yang lahir, tumbuh besar di lingkungan pesantren, narasi teo- ideologis pesantren “Khoirun nas, anfa’uhum linnas”, sangat lekat pada diri saya, menjadi salah satu penuntun sikap dan arah perjuangan hidup saya.

Sebagai anak desa, mendapatkan kesempatan kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta (dulu IKIP Negeri Yogyakarta), merupakan kesempatan luar biasa, yang tidak mudah didapat semua anak saat itu. Di Kampus ini, saya berkesempatan mempelajari Filsafat dan Sosiologi Pendidikan. Di Kampus ini, paradigma berpikir saya terbentuk, pola pikir, karakter, dan mentalitas saya digembleng. Karena itu, saya sangat bersyukur dan bangga menjadi bagian keluarga besar kampus ini. Saya Bangga UNY, Saya adalah UNY.

Perjalanan  panjang  proses  pembelajaran  saya,  mulai  dari  pesantren, sebagai siswa, mahasiswa di UNY, aktivis PMII serta persinggungan pengetahuan dengan sejawat, mengantarkan saya pada sebuah hipotesis bahwa; akar permasalahan pembangunan di Indonesia  ada di desa. Desa adalah sumber identifikasi masalah; kemiskinan terbesar ada di desa, penduduk dengan tingkat kesehatan rendah sebagian besar ada di desa, daya beli dan tingkat pendidikan yang rendah masih identik dengan warga desa. Karena itulah, saya berkeyakinan bahwa; untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, mewujudkan Indonesia Maju, mulailah dari desa.

Tahun 1987, ketika saya menyelesaikan pendidikan di kampus tercinta ini, jumlah penduduk miskin di perdesaan sebanyak 20 juta jiwa lebih. Sedangkan jumlah penduduk miskin di perkotaan hanya 9 juta jiwa lebih. Karena itulah, ketika banyak aktivis pergerakan di Yogyakarta, memutuskan hijrah ke Jakarta dan sebagian bertahan di Yogyakarta, demi melanjutkan perjuangan membela kaum mustad’afien (kaum yang lemah), saya justru memutuskan kembali ke desa, pulang ke kampung halaman, berkhidmat untuk warga desa di tanah kelahiran saya, Jombang, Jawa Timur.

Tentu, ada faktor utama di balik keputusan tersebut yaitu; panggilan Ibu saya, pusaka saya, Ibunda Ny. Hj. Muhassonah Hasbullah (Nyai H. Iskandar). Melalui  sepucuk  surat, beliau memanggil saya pulang kampung, untuk mengabdikan ilmu pengetahuan di desa, serta mengambil bagian dalam ikhtiyar optimalisasi peran dan fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.

Pada kesempatan ini, sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, para kiai, ibu nyai di pesantren, guru-guru di madrasah, serta para dosen, utamanya dosen-dosen saya di UNY yang telah menanamkan prinsip hidup mengenai pentingnya pendidikan dalam proses perubahan sosial, serta sahabat-sahabat seangkatan di kampus dan di dunia pergerakan yang telah menjadi teman diskusi yang kritis dan konstruktif. Untuk itu, saya mohon keikhlasan semua hadirin, untuk menghadiahkan Alfatihah kepada beliau semua. Al-Fatihah.

Anggota Senat UNY, hadirin yang saya hormati

Saya meyakini bahwa, pendidikan ibarat eskalator sosial. Semakin tinggi akses seseorang terhadap pendidikan, semakin luas kesempatannya untuk mobilitas vertikal. Karena itulah, pembangunan di desa harus fokus pada dua hal utama; peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan pembangunan ekonomi warga desa.

Dimulai tahun 1987, saya mengabdi sebagai pengurus Pondok Pesantren, dan guru Bimbingan Penyuluhan (BP) pada Madrasah Aliyah Negeri Mambaul Ma’arif, Jombang. Awal tahun 90-an, saya menginisiasi pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sultan Agung Jombang, kemudian saya dipercaya sebagai kepala sekolah dari tahun 1996 sampai tahun 2000. Pada dekade yang sama, saya juga mengabdi pada Universitas Hasyim Asy’ari Tebuireng, Jombang, sebagai dosen dari tahun 1987 sampai 2004, dan sempat diangkat sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah periode 1993-1997.

Reformasi tahun 1998, ketika NU didesak warganya untuk memfasilitasi terbentuknya partai politik sebagai saluran politik warga NU, di Jombang, saya menjadi bagian dalam proses politik ini, hingga akhirnya, Pemilu tahun 1999, Partai Kebangkitan Bangsa yang didirikan NU dan para kiai, mengantarkan saya mendapat amanah sebagai wakil rakyat, dan dipercaya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Jombang selama dua periode, tahun 1999-2004, dan tahun 2004-2009.

Politik menjadi salah satu jalan pengabdian saya, melalui DPRD saya mendapatkan banyak kesempatan untuk menjawab berbagai permasalahan yang melekat pada masyarakat desa. Tentu, prioritas utama saya adalah; bagaimana masyarakat desa mendapatkan pendidikan yang berkualitas, serta stimulus peningkatan ekonomi dan daya beli.

Tidak kurang dari  212 produk hukum Kabupaten Jombang yang  kami hasilkan selama 10 tahun berkhidmat di DPRD, yang mengatur dan menjawab banyak isu dan permasalahan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, mulai dari Perda tentang APBD, pajak dan retribusi, kebijakan tata ruang, irigasi, penerangan jalan, kesehatan, pertanian, penguatan UMKM, pendidikan dan pesantren, hingga pemberdayaan masyarakat desa.

Alhamdulillah, selama sepuluh tahun saya mengabdi, telah terjadi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Jombang dari tahun 1999, sebesar 65,1 menjadi 72,33 pada tahun 2009.

Para guru besar, anggota senat dan hadirin yang berbahagia

Pada bidang pendidikan, saya berhasil menciptakan perlakuan adil pemerintah Kabupaten Jombang terhadap lembaga pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, dengan lembaga pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama. Selain itu, kami juga menginisiasi Rancangan Perda tentang pesantren, jauh sebelum lahirnya UU Pesantren.

Perhatian saya lainnya adalah; bidang kesehatan dan penguatan ekonomi masyarakat. Bersama para kiai dan tokoh NU, saya ikut menggagas dan memotori pendirian Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (RSNU) Kabupaten Jombang, yang kelembagaannya berbentuk Perseroan Terbatas (PT), dan ini satu-satunya di lingkungan Nahdlatul Ulama dengan kelembagaan PT, yang modal usahanya bersumber dari warga NU, dengan proporsi kepemilikan saham; 65 persen milik NU secara kelembagaan, dan 35 persen milik warga NU. Melalui RSNU ini, kami berhasil membantu masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, sehingga terjadi peningkatan indeks kesehatan di Kabupaten Jombang, ditunjukkan dengan peningkatan Angka Harapan Hidup dari tahun 2004 sebesar 68,40 tahun, menjadi 69,99 tahun pada tahun 2009.

Dibidang ekonomi, saya terus membukakan jalan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, kelompok masyarakat, lembaga-lembaga ekonomi desa, serta pondok pesantren, untuk mendapatkan pendampingan manajemen, bantuan modal usaha, serta bantuan teknologi tepat guna, melalui skema hibah pemerintah daerah.

Hadirin, anggota senat, civitas akademika yang berbahagia

“Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan.” Begitu disampaikan Gus Dur, guru kehidupan dan politik saya.

Bagi saya, pengejawantahan nasihat ini adalah mampu menempatkan politik sebagai lahan pengabdian, sebagai media khidmat kemanusiaan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Nilai-nilai kemanusiaan harus menjadi nafas dan mengalir dalam nadi perpolitikan Indonesia. Karena itulah, amanah dari rakyat, harus mendatangkan manfaat bagi rakyat, bukan justru mengorbankan rakyat, hanya demi nafsu kekuasaan.

Diawal menjadi bagian penyelenggara Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, saya langsung membedah dan mempelajari struktur ekonomi Jawa Timur. Di antara fakta yang menarik adalah; pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, dari tahun 2004 sampai 2006 berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional, Kemudian pada tahun 2007 dan tahun 2008 mengalami sedikit penurunan, berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional.

Di balik itu, ada potensi permasalahan yang cukup mencemaskan, yakni pemerataan hasil pembangunan yang belum ideal, ditandai dengan tingginya rasio gini Jawa Timur, sekalipun masih di bawah rata-rata rasio gini nasional. Demikian pula dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang berada di bawah rata- rata IPM nasional.

Singkatnya, ada inkonsistensi dimana pertumbuhan ekonomi Jawa Timur diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, Tapi, gini rasio masih tinggi, dan capaian IPM Jawa Timur justru lebih rendah dari IPM Nasional.

Menurut saya, ada anomali dalam struktur perekonomian dan desain pembangunan di Jawa Timur. Karena itu, diperlukan reorientasi pembangunan untuk memperbaiki taraf kehidupan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan sosial, itulah yang saya perjuangkan.

Bapak Rektor, Anggota Senat UNY, dan hadirin yang saya hormati,

Shujiro Urata mengatakan bahwa, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia. Namun, sejauh ini UMKM belum mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Terbukti, sensus UMKM yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyimpulkan bahwa desain kelembagaan UMKM di Jawa Timur belum optimal, kemitraan dengan lembaga perbankan masih rendah, daya saing  UMKM masih lemah, standarisasi mutu produk juga belum terlaksana.

Hasil kajian Bank Indonesia ketika itu, menyimpulkan bahwa, pelaku UMKM di Jawa Timur belum sepenuhnya siap menghadapi keterbukaan perdagangan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Karena itulah, kebijakan revitalisasi, perluasan akses pembiayaan, penguatan dan peningkatan kualitas manajemen, serta daya saing tekhnologi dan produk UMKM harus dilakukan. Untuk itu, kami menginisiasi dan berhasil menjadi kebijakan revitalisasi dan perlindungan UMKM, yaitu Perda Provinsi Jawa Timur No. 6 Tahun 2011 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Minimnya akses pelaku UMKM, sektor pertanian dan perikanan terhadap dunia perbankan menjadi konsentrasi saya dengan Gubernur Jawa Timur Dr. Soekarwo pada waktu itu, mengingat sektor ini merupakan sektor ekonomi padat karya yang dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pada tahun 2015, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, menyelesaikan pembahasan dan menyepakati perubahan atas Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah BPR Kredit Usaha Rakyat Kecil menjadi PT. BPR (Bank UMKM). Kebijakan ini, menjadi landasan regulatif bagi Bank UMKM, untuk memperluas perannya dalam rangka revitalisasi UMKM, sektor pertanian dan perikanan di Jawa Timur.

Selain itu, kami juga menyetujui kebijakan pinjaman lunak kepada UMKM, petani dan nelayan, serta koperasi melalui Bank Jatim dan Bank UMKM, dalam bentuk linkage program. Kredit ini berupa loan agreement, yang dananya berasal dari pinjaman anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan beberapa sumber lain, dengan skema bunga murah, layanan mudah dan cepat.

Beberapa program pemberdayaan masyarakat yang kami laksanakan, di antaranya; Program Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat (Jalin Kesra); Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra), serta Berbagai bantuan pendanaan untuk kegiatan pemberdayaan yang ditujukan kepada kelompok masyarakat (Pokmas), kelompok tani, UMKM yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, perikanan, maupun kerajinan tangan dan jasa.

Bapak Rektor, Anggota Senat UNY, dan hadirin yang saya hormati,

Urusan desa dan kelurahan menjadi perhatian saya, baik semasa di Jombang maupun di Jawa Timur, karena desa dan kelurahan merupakan ujung tombak identifikasi sekaligus penentu keberhasilan pembangunan. Karena itu, sejak masih menjabat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Periode 2009-2014, saya terlibat aktif dalam penyusunan dan pembahasan Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Setahun setelah perda ini disahkan,  terjadi dinamika politik hukum di Indonesia, ketika pemerintah bersama DPR mengesahkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Merespon hal ini, kami melakukan revisi dan penyesuaian dengan UU No. 6 tahun 2014.

Titik tekan kami ketika itu adalah, bahwa pemberdayaan masyarakat tidaklah sebatas pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, tetapi melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai evaluasi dan perubahan atau pengembangan kebijakan dan program kegiatan.

Untuk itulah, kami harus menyiapkan kapasitas aparatur desa sebagai ujung tombak implementasi Undang-undang ini, dengan melakukan beberapa pelatihan untuk peningkatan kapasitas, baik untuk kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, bahkan camat dan beberapa pihak terkait. Selain itu, untuk membantu menggerakkan ekonomi desa, Pemerintah Jawa Timur terus memberikan pendampingan dan pemberdayaan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui kegiatan Inisiasi Klinik BUMDes, yang bekerjasama dengan beberapa pihak terkait, seperti perbankan, PT. Pos Indonesia, maupun swasta.

Bapak Rektor, Anggota Senat UNY, dan hadirin yang saya hormati,

Kita tahu, bahwa sektor pertanian dan perikanan merupakan tumpuan bangsa Indonesia, termasuk di Jawa Timur. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul gejala pergeseran struktur ekonomi di Jawa Timur, dari awalnya bersandar pada sektor basis (tradable) yang meliputi pertanian dan perikanan, menuju sektor non-basis (non-tradable) yang bertumpu pada perdagangan dan jasa.

Di Jawa Timur, mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian dan perikanan, akan tetapi, kontribusi sektor  ini pada PDRB  menunjukkan trend penurunan. Karena itu, saya selalu berdiskusi dengan Gubernur ketika itu, terkait bagaimana efektifitas program-program bidang pertanian, baik on farm maupun off farm, serta output sampai impact kebijakan dan program sektor pertanian. Bahasan ini relevan, karena lesunya sektor pertanian dapat berimplikasi pada peningkatan angka pengangguran.

Seperti halnya pertanian, sektor perikanan dan kelautan di Jawa Timur, juga belum mendapatkan perhatian yang serius dan maksimal, yang ditunjukan dengan rendahnya produksi perikanan dan kelautan, dibandingkan dengan potensinya. Penyebabnya tidak tunggal, mulai dari keterbatasan mengakses sumberdaya ikan, akses terhadap modal usaha, penguasaan tekhnologi penangkapan ikan, serta kurangnya informasi pasar.

Kondisi ini, tidak bisa diabaikan, perlu kebijakan dalam rangka revitalisasi, pemberdayaan, serta peningkatan daya saing, demi meningkatkan kualitas hidup petani dan nelayan di Jawa Timur. Melalui Komisi B DPRD Jawa Timur, kami menginisiasi rancangan kebijakan yang kemudian berhasil disetujui menjadi Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

Bapak Rektor, Anggota Senat UNY, dan hadirin yang saya hormati,

Salah satu concern saya selama ini adalah bidang pendidikan, (begitulah lulusan UNY, universitas pendidikan terkemuka, melahirkan lulusan yang memiliki concern terhadap pemberdayaan dan pendidikan). Saya masih meyakini bahwa, melalui pendidikan, mobilitas vertikal akan terjadi. Oleh karena itu, perbaikan layanan pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana, ketersediaan dan kemudahan akses terhadap layanan pendidikan, kesejahteraan guru, serta penguatan pendidikan keterampilan untuk terjadinya link and match dengan dunia kerja terus saya perjuangkan. Termasuk juga setelah pemerintah provinsi diberikan kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan menengah atas.

Melalui Perda No. 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang kemudian direvisi dengan Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, tanpa henti, kami terus melakukan pengawasan terhadap, pelaksanaan perda, seperti pengaturan penarikan bantuan biaya operasional dari masyarakat untuk pendidikan menengah atas, program SMK Mini yang bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan pondok pesantren, bantuan operasional daerah untuk Madrasah Diniyah (Bosda Madin), beasiswa untuk guru madrasah diniyah, serta program-program peningkatan keterampilan lainnya yang diberikan melalui kelompok masyarakat, kelompok pemuda, organisasi masyarakat maupun lembaga-lembaga pendidikan non formal.

Rektor, Senat Guru Besar UNY, dan hadirin yang berbahagia,

Berbagai peraturan daerah yang telah kami rumuskan, kami maksudkan menjadi stimulus pemerataan pembangunan dan peningkatan taraf hidup masyarakat Jawa Timur. Target akhirnya adalah terwujudnya kehidupan masyarakat yang semakin sejahtera, angka kemiskinan bisa tereduksi, kesenjangan dapat teratasi, serta angka IPM dapat ditingkatkan.

Alhamdulillah, meskipun belum mampu mewujudkan keseluruhan mimpi besar saya ketika pertama kali masuk menjadi bagian penyelenggara Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, tapi berbagai ikhtiar bersama mulai menampakkan hasilnya; peningkatan kesejahteraan mulai terasa, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur terus berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional, meski pada tahun-tahun tertentu, pertumbuhan ekonomi menurun karena adanya goncangan ekonomi global yang berdampak pada ekonomi Indonesia dan Jawa Timur.

Hal serupa terjadi pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2010 capaian IPM 65,36, kemudian pada tahun 2018 capaian IPM naik menjadi 70,77. Perbaikan juga terlihat pada angka kemiskinan di Jawa Timur. Pada tahun 2010 kemiskinan masih berada pada level 14,87 persen, turun menjadi 10,98 persen pada tahun 2018.

Rektor, anggota senat, para guru besar, dan hadirin yang saya hormati,

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” Pramoedya Ananta Toer.

Karena itulah, saya berusaha menuangkan banyak ide, gagasan, rekomendasi, kritik, dan tentu apresiasi serta impian masa depan yang muncul dari interaksi saya dengan para kiai, sejawat dan kader, selama mendapat amanat sebagai Ketua DPW PKB Jawa Timur, sebagai Wakil Ketua dan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Sebagian dari gagasan tersebut saya sampaikan dalam forum-forum ilmiah, dan sebagian yang lain dipublikasikan di berbagai media massa.

Pada tahun 2013, bersama sahabat Thoriqul Haq, sekarang menjadi bupati Lumajang, saya menulis buku “Resolusi Jihad Politik: Keputusan NU Melahirkan PKB”. Kemudian, diakhir periode menjabat Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2019, Alhamdulillah, buku kedua saya, sebuah bunga rampai berjudul “Negeri Holopis Kuntul Baris” berhasil diterbitkan.

Rektor, Anggota Senat UNY, dan hadirin yang berbahagia

Ranah pengabdian saya kian meluas ke seluruh pelosok Indonesia, begitu Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, mengumumkan saya sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Ranah pengabdian itu mencakup 74.953 desa, 270 kawasan perdesaan, 62 daerah tertinggal, dan 619 kawasan transmigrasi.

Setelah mengambil peran sebagai murid, aktivis, guru, dan politisi, sekarang khidmat saya pada desa tersalur dalam gerbong eksekutif. Menjadi eksekutif berarti langsung menerapkan kebijakan bagi 118 juta warga desa.  Mengingat ragam kebijakan, luas wilayah, dan warga yang terdampak sangat besar, jelas dibutuhkan manajemen penopang kebijakan desa.

Kristalisasi pengalaman selama ini saya gunakan untuk memandu penyusunan kebijakan desa. Pertama, kemanusiaan sebagai panglima. Ini meniru berbagai keputusan politis Nabi Muhammad SAW yang diawali oleh rasa kemanusiaan, seperti perjanjian Hudaibiyah dan Fathul Mekkah. Gus Dur juga telah meletakkan dasar bagi politik yang berkemanusiaan.

Kedua, kebijakan desa perlu beragam, sejalan dengan aneka kondisi desa-desa di Indonesia. Keanekaragaman desa mencakup aspek potensi, kondisi sosial dan budaya, hingga pengalaman tiap desa selama ini. Ketiga, kebijakan desa harus senantiasa mempertimbangkan kearifan lokal. Karena, wilayah terkecil ini mampu menuliskan sejarah yang panjang, serta memiliki kekuatannya sendiri dalam mengatasi masalah dan meningkatkan peradaban lokal. Inilah bukti kearifan lokal di desa. Keempat, politik dan kekuasaan praktis berguna untuk mempercepat serta memperlancar kebijakan desa. Inilah praktik kekuasaan yang memberdayakan.

Keempat prinsip di atas membentuk manajemen pemberdayaan desa-desa di Indonesia. Manajemen pemberdayaan  juga harus dilaksanakan di internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Inilah modal yang dibutuhkan untuk mengelola 74.953 desa seantero nusantara. Oleh sebab itu, pada saat ini struktur organisasi yang lebih lincah dan lebih sesuai dengan kondisi lapangan telah kita siapkan dan sedang dalam proses penetapan oleh Bapak Presiden.

Saya juga sedang berupaya mengubah paradigma internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pertama, orientasi kerja sporadis menuju orientasi kerja yang sistematis, berkelanjutan dan terukur. Karena desa membutuhkan pendampingan terus menerus dari pemerintah, mulai aspek kebijakan hingga implementasi pembangunan.

Kedua, penguasaan atas informasi dinamika desa secara detil, by location by problem, by solution menggantikan pandangan yang bersifat umum atas desa. Ketiga, membangun akses langsung ke desa, agar keberadaan dana desa menjadi bagian dari wujud kehadiran negara dalam percepatan perberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi.

Rektor, Anggota Senat UNY, dan hadirin yang berbahagia

Kebijakan desa yang berkualitas perlu disusun berbasis data dan masukan pemanfaat kebijakan itu sendiri. Sejak minggu pertama bertugas sebagai Menteri Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi,  saya  melakukan pembenahan berkaitan dengan data dan informasi tentang desa.

Agar dapat dikomunikasikan sampai ke tataran global, maka Sistem informasi Desa (SID) dirujukkan pada 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Sehingga terwujud; desa tanpa kemiskinan; desa tanpa kelaparan; kehidupan desa sehat dan sejahtera; pendidikan desa berkualitas; desa layak air bersih dan sanitasi; pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi desa; industri inovasi dan infrastruktur desa; konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan; kemitraan desa mencapai tujuan pembangunan; desa berkesetaraan gender; desa berenergi bersih dan terbarukan; berkurangnya kesenjangan desa; pemukiman berkelanjutan di desa; penanganan desa dalam perubahan iklim; ekosistem lautan sekitar desa; ekosistem daratan desa; dan desa damai, berkeadilan, serta kelembagaan yang kuat.

Saya sadar betul bahwa, tidak semua kebijakan sempurna, baik isi kebijakannya, maupun implementasinya. Karena itulah, kami butuh masukan kebijakan dari pemanfaat kebijakan, kami merangkum feed back kebijakan itu dalam aduan warga. Seluruh aduan harus ditanggapi dan ditindaklanjuti, ibarat petugas customer service. Setiap orang di Kementerian Desa PDTT adalah pelayan desa. Mulai dari menteri, Sekjen, Dirjen, sampai petugas kebersihan kantor, termasuk juga pendamping desa harus berorientasi melayani dan mendampingi desa, bukan dilayani. Berkali-kali saya melayani sendiri aduan warga desa, baik mengenai dana desa maupun BLT Dana Desa. Untuk itu, saya sudah merancang pelatihan kapasitas dan loyalitas pegawai dan pendamping desa.

Rektor, Anggota Senat UNY, dan hadirin yang berbahagia,

Kebijakan mutakhir terkait desa, terkait kondisi nasional saat ini; pandemi Covid-19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomer 7 tahun 2020 yang memprioritaskan dana desa untuk jaring pengaman sosial (JPS), yaitu Padat Karya Tunai Desa (PKTD), Desa Tanggap Covid-19, dan BLT Dana Desa.

Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dijalankan tanpa syarat keahlian, memprioritaskan pekerja dari golongan miskin, pengangguran, dan kelompok marjinal, dengan komposisi upah tenaga kerja melebihi komponen lainnya. PKTD menjadi salah satu amunisi menjelang rebound ekonomi desa, yang dimulai dari wisata desa, produksi pertanian, diikuti sektor ekonomi lainnya.

Ada beberapa strategi kesiapan desa dalam menyongsong rebound ekonomi; pertama, memelihara prasarana dan sarana wisata desa, menyiapkan kerja sama dan  permodalan bagi  petani  dan nelayan untuk produksi, serta menyiapkan digitalisasi Bumdes yang mulai tahun ini kami berikan nomor register Bumdes;

Kedua, memfasilitasi  kerja  sama  Bumdes  dengan  market place guna meluaskan area pemasaran, sehingga menggairahkan produksi di desa, bahkan sampai pada desa-desa di daerah tertinggal;

Ketiga, intensifikasi lahan produktif di kawasan transmigrasi, diawali dengan intensifikasi lahan pertanian di wilayah Dadahup Kalimantan Tengah. Intensifikasi berlanjut pada aspek pengolahan, agar petani menjual beras, bukan lagi gabah.

Sejak ditemukan pasien Covid-19 di Indonesia, langsung kami respon dengan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomer 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 pada tanggal 24 Maret 2020. Sampai 7 Juli 2020 telah terbentuk Relawan Desa Lawan Covid-19 di 64.805 desa, mencakup 1,88 juta relawan. Mereka mendata warga rentan sakit, keluarga penerima BLT Dana Desa, menegakkan protokol kesehatan, memantau mobilitas warga desa, menyemprotkan disinfektan, membagikan masker, mendirikan tempat isolasi, dan lain sebagainya. Hasilnya sangat efektif, di mana dari 66.220 orang positif Covid-19 pada 7 Juli 2020, hanya 909 orang yang berasal dari desa.

Rektor, anggota senat UNY, dan hadirin yang berbahagia,

“Kebohongan atau kejujuran politik diukur dari kemampuan menjamin hak kemanusiaan tertinggi, yaitu hak untuk hidup.” Hannah Arendt.

BLT Dana Desa adalah program kemanusiaan dalam arti sesungguhnya. Hingga 7 Juli 2020, sebanyak Rp 8,3 triliun BLT Dana Desa telah disalurkan.

Optimisme masa depan desa dalam waktu dekat ini berwujud normal baru desa. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 63 tahun 2020 berisikan protokol yang harus dijalankan pemerintah desa dan warga desa. Protokol tersebut mencakup; protokol pelayanan publik; protokol kegiatan sosial, keagamaan dan hajatan; protokol kegiatan ibadah; protokol pasar desa; protokol kegiatan padat karya tunai desa; serta protokol tempat wisata.

Untuk mendukung desa meraih rebound ekonomi tahun depan, saat ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sedang menyiapkan peraturan menteri tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Berbasis data dan informasi yang telah dikumpulkan dari tingkat desa, dana desa akan digunakan secara terfokus pada penyediaan prasarana daerah yang belum berlistrik dan belum berinternet. Berdasarkan potensi tiap desa, prioritas penggunaan dana desa bagi desa-desa lainnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan produksi ekonomi. Seluruh prioritas penggunaan dana desa 2021 diarahkan untuk memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Rektor, Anggota Senat Guru Besar UNY, serta hadirin yang berbahagia,

Pekerjaan besar ini tentu tidak mudah diselesaikan sendirian. Karena itulah, sebagai alumni dan hari ini berdiri disini sebagai promovendus, ingin mengajak kita semua, para civitas akademika seluruh Indonesia, khususnya kampus UNY, agar kita saling bahu-membahu, bergandengan tangan, bergotong royong, kerja bersama-sama, duduk segaris, berdiri sebaris, holopis kuntul baris, dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di desa.

Kampus bukanlah menara gading, yang mengabaikan nasib rakyat sekitarnya, amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi, harus berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat desa, kerja-kerja masyarakat kampus, baik yang akademik maupun non akademik, harus berdampak pada kebangkitan dan kesejahteraan masyarakat desa. Karena sejatinya, kampus hadir demi desa.

Kampus masa depan, adalah kampus yang menyelipkan rasa cinta kampung halaman kepada mahasiswanya. Kampus pemberdayaan, adalah kampus yang memberi ruang lahirnya calon aparatur desa yang kreatif, inovatif serta memiliki karakter kepemimpinan yang baik. Kampus yang masyhur adalah kampus yang selalu hadir di desa dan mewangi namanya di pelosok desa.

Dari kampus, kita  cetak dan  didik kader penggerak desa,  perempuan penggerak ekonomi desa, serta menyediakan waktu dan sumber daya untuk membantu akselerasi desa menuju desa surga. Masa depan Indonesia bergantung pada masa depan desa-desa di seluruh Indonesia, karena desa adalah masa depan Indonesia.

Rektor, Anggota Senat Guru Besar UNY, serta hadirin yang berbahagia,

Pada kesempatan terakhir ini, saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. H. Joko Widodo; Bapak Wakil  Presiden Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin; anggota kabinet Indonesia Maju; Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd beserta para Wakil Rektor; Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat; Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pertimbangan; Ketua dan Anggota Dewan Pengawas; Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Guru Besar (MGB); Ketua Satuan Pengawasan Internal (SPI); para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana; Ketua Lembaga; Ketua Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha (BPPU); Kepala Biro; Para Wakil Dekan; serta Ketua Jurusan dan Program Studi, yang sudah menganugerahkan gelar kehormatan ini kepada saya. Saya berterima kasih pula kepada promotor saya, Prof. Dr. Yoyon Suryono, M.S. dan Prof. Dr. Sugiyono, M.Pd. serta semua elemen yang terlibat dalam menyukseskan kegiatan ini pada masa-masa yang serba sulit ini.

Di forum yang mulia ini, saya ingin menyampaikan, bahwa semua yang saya lakukan, semua yang saya baktikan untuk Jombang, Jawa Timur dan Indonesia, semata-mata merupakan karunia dari kebesaran Allah SWT, tentu atas doa, jerih payah dan keringat Ibunda Ny. Hj. Muhassonah Hasbullah (Nyai H. Iskandar), yang telah mencurahkan waktu, doa dan kasih sayang untuk saya dan juga kakak serta adik-adik saya. Kepada beliau seluruh karya dan bakti saya dedikasikan.

Tidak lupa, terima kasih yang tak terhingga juga, saya sampaikan kepada istri tercinta, Dra. Lilik Umi Nasriyah, M.Pd., serta ketiga buah hati kami, Rivqy Abdul Halim, SE., dr. Alviannur Halim, dan Zuvar Faza Halim, yang telah dengan ikhlas mengorbankan banyak waktunya bersama saya, demi tertunaikannya amanah selama ini. Dan tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada Nyai Aizzah (Nyai Amin Sholeh) ibu mertua saya. Semoga ikhtiar ini menjadi inspirasi untuk sesama, dan menjadi jariyah yang terus mengalirkan pahala hingga yaumil qiyamah. Aamin Ya Rabbal Alamin.

Kepada banyak pihak yang telah bersama-sama turut serta menempa saya, para kiai dan ibu nyai, kader PKB, mitra kerja saya dari partai politik, DPRD Kabupaten Jombang dan DPRD Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Jombang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kawan-kawan DPR RI serta pimpinan lembaga negara, keluarga besar Kementerian Desa PDTT, para kepala desa, aparatur desa dan pendamping desa, serta bapak-ibu, baik yang hadir langsung, maupun yang mengikuti secara virtual kegiatan ini, saya ucapkan banyak terima kasih, semoga mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Aamin Ya Rabbal Alamin

Wallahul Muwafiq Ila Aqwamitthorieq

Wassalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh