Mendes PDTT: UU Cipta Kerja Untungkan Masyarakat Desa


  Jumat, 09 Oktober 2020 Berita DITJENPDT

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyambut baik RUU Cipta Kerja dijadikan UU. Pasalnya, UU itu bisa menguntungkan masyarakat di desa, khususnya dari segi ekonomi.

Abdul mengatakan, satu keuntungan adanya UU Cipta Kerja bisa dapat dilihat dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebelumnya, BUMNDes menjadi permasalahan sejak 2014, ketika UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebut BUMDes sebagai badan usaha, namun belum tegas tertulis sebagai badan hukum.

Menurut Abdul, kondisi itu yang membebani BUMDes selama ini, sehingga sulit untuk menjalin kerja sama bisnis dengan pihak lain, serta sulit menjangkau modal perbankan.

"Pihak-pihak ketiga tersebut tidak menjumpai legal standing atau kedudukan yang sah di hadapan hukum BUMDes, sehingga tidak bisa bermitra secara setara. Karena tidak terdefinisikan sebagai badan hukum, Kemkumham juga tidak bisa mengesahkan BUMDes. Akibatnya, berbagai kesempatan kerja sama, permodalan, hingga perluasan usaha BUMDes terhambat," kata Abdul dalam telekonfrensi, Kamis (8/10/2020).

Ia mengatakan, pada pasal 117, UU Cipta Kerja, masalah ini terselesaikan. Tertulis, Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

"Selanjutnya ditetapkan, bahwa desa dapat mendirikan BUMDes, yang harus dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum, serta dapatmembentuk unit usaha berbadan hukum," ungkap dia.

Sesuai amanat UU Cipta Kerja, ketentuan lebih lanjut mengenai BUMDes diatur dengan peraturan pemerintah (PP). Saat ini Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi telah menyusun draft RPP tersebut, dan minggu depan siap diharmonisasikan dengan kementerian dan lembaga lain. Targetnya, sebelum satu bulan sudah ditetapkan sebagai peraturan pemerintah tentang BUMDes.

"Ini pupuk penyubur BUMDes di tengah pandemi Covid-19. Saya yakin, tidak lama lagi usaha BUMDes bersemi dan berbunga, sehingga kita segera memetik Bumdes-Bumdes yang tumbuh, berkembang, bahkan menjadi usaha besar beberapa bulan ke depan," jelas dia.

UU Cipta Kerja memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan BUMDes, koperasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menjalankan usaha, serta kemudahan dalam berinvestasi, yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja secara signifikan.

Secara khusus, UU Cipta Kerja juga banyak memberikan keuntungan langsung bagi warga desa. BUMDes yang kini diakui sebagai badan hukum semakin mudah menjalin kerja sama bisnis dan berkedudukan yang sama dengan pihak lain, mengakses permodalan formal seperti perbankan, mengembangkan usaha ekonomi lebih luas, dan memberikan layanan umum (Pasal 117).

"UU Cipta Kerja juga memberikan kemudahan dalam pendirian perseroan terbatas (PT) untuk BUMDes dan usaha mikro dan kecil (UMK) di desa (Pasal 109).

Pendirian perseroan terbatas (PT) perorangan dapat dilakukan oleh BUMDes dan UMK. Perseroan terbatas (PT) untuk UMK diberikan keringanan untuk biaya pendirian badan hukum," tutur dia.

UU Cipta Kerja memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM di desa. Ada kemudahan pendirian koperasi primer cukup beranggotakan sembilan orang, dan dapat menjalankan prinsip usaha syariah (Pasal 86). Pendirian UMKM cukup melalui pendaftaran, bukan lagi perizinan (Pasal 91).

"UMKM mendapatkan insentif berupa tidak dikenakan biaya atau diberikan keringanan biaya pendaftaran usaha (Pasal 92). Adapun sertifikasi halal bagi UMK digratiskan (Pasal 48)," tandas dia.


Sumber:BeritaSatu.com