DPRD Ingin Bondowoso Keluar Dari Status Daerah Tertinggal


  Senin, 22 Januari 2018 Berita DITJENPDT

BONDOWOSO - Pemerintah Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, mengelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rabu (22/3/2017).

Bupati Bondowoso, H Amin Said Husni menyatakan, salah satu prinsip Musrenbang itu adalah partisipasi aktif masyarakat.

Masyarakat harus aktif memberikan saran dan masukan agar Bondowoso menjadi lebih baik. Karena itu, Musrembang kali ini dilakukan usai pelaksanaan Musrembang tingkat desa dan kecamatan.

"Kererlibatan masyarakat dalam pembangunan menjadi salah satu poin penting di dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, makanya musrenbang dimulai dengan Bottom Up," tutur Amin.

Usulan yang telah disampaikan oleh masyarakat, sambung Amin, baik di Musrenbang desa maupun di kecamatan akan disaring lagi untuk diprioritaskan mana yang harus didahulukan.

"Tidak mungkin semua usulan yang telah disampaikan dari semua desa bisa dilaksanakan pada tahun anggaran. Tapi, mudah-mudahan dapat direalisasikan pada tahun anggaran berikutnya," tandas bupati yang pernah menjadi anggota  DPR RI ini.

Sementara itu, Ketua DPRD Bondowoso, H Ahmad Dhafir menjelaskan, dalam musrenbang tersebut, disampaikan pokok-pokok pikiran anggota DPRD.

Salah satu pikiran pokok yang diusulkan legislatif kepada eksekutif adalah bagaimana upaya Kabupaten Bondowoso agar segera keluar dari daerah tertinggal.

Dari enam kriteria daerah tertinggal, Bondowoso tinggal 2 kriteria lagi yang harus diselesaikan, satu diantaranya adalah kemampuan keuangan daerah yakni Pendapatan Asli Daerah yang harus mencapai 10 persen dari total APBD Kabupaten Bondowoso.

"Saat ini, PAD kita baru dikisaran Rp153 miliar. Sementara APBD kita hampir mencapai Rp 2 triliun," papar ketua DPRD 3 periode ini.