Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal


  Kamis, 29 Nopember 2018 Kegiatan DITJENPDT

SURABAYA - Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Samsul Widodo menegaskan perlunya percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah tertinggal. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi-Evaluasi Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal yang diselenggarakan oleh Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana di Surabaya, Rabu (29/11).

Menurut Samsul Widodo, isu yang sering muncul ke permukaan adalah ketidaksiapan dokumen usulan dari daerah sehingga memperlambat proses verifikasi dan lelang. Harapannya, pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana bisa dilaksanakan di awal tahun sehingga pekerjaan mempunyai space waktu yang memadai.

"Sejak awal, kami berharap untuk tahun 2019 kegiatan bisa dilakukan Pra Dipa atau paling tidak bisa lelang diawal tahun sehingga pada awal tahun sudah mulai pelaksanaan kegiatan pembangunan atau peningkatan sarana dan prasarana di daerah tertinggal," ujar Samsul Widodo.

Kelengkapan dokumen menjadi hal yang penting, agar pelaksanaan kegiatan khususnya pembangunan sarana dan prasarana di daerah tertinggal tidak selalu dilaksanakan pertengahan hingga akhir tahun, tapi sudah bisa dimulai sejak awal tahun anggaran.

"Kita perlu melakukan sesuatu yang tidak biasa untuk memperbaiki kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai upaya perbaikan yang bisa dilakukan agar bisa menunjukkan performa dalam memberikan pelayanan di daerah tertinggal," lanjut Samsul Widodo.

"Untuk melaksanakan itu, kami membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah untuk membantu kami meningkatkan kinerja sehingga perbaikan yang kami lakukan dan dukungan daerah akan sangat berarti dalam peningkatan pelayanan untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal," pungkas Samsul Widodo mengakhiri arahannya.