Kick-Off Meeting Sekretariat Bersama Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal


  Jumat, 22 Februari 2019 Berita DITJENPDT

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyelenggarakan Kick-Off Meeting Sekretariat Bersama Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Lintas Kementerian/Lembaga (Setber PPDT Lintas K/L) Tahun 2019 di Jakarta, Kamis (21/2).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Samsul Widodo. Dalam sambutannya, Dirjen PDT menyebutkan bahwa dalam menyusun dokumen perencanaan, harus mencermati timeline perencanaan pembangunan secara nasional. Selain itu, juga diperlukan komunikasi yang efektif dengan seluruh pemangku kepentingan sehingga memudahkan dalam proses sinkronisasi antar dokumen perencanaan. Selain itu, Dirjen PDT juga menyinggung perlunya inovasi atas intervensi pembangunan di masa yang akan datang.

"Saya mengharapkan, bentuk intervensi kita ke depan perlu inovasi dengan memanfaatkan perkembangan Teknologi, Komunikasi dan Informatika (TIK), tidak melulu konvensional sehingga kita dapat memetik manfaat di era digitalisasi kekinian sebagai alternatif atas keterbatasan kemampuan penganggaran kita dalam membangun daerah (tertinggal)," ujar samsul mengakhiri sambutannya.

Senada dengan Dirjen PDT, Kepala Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal Setkab RI, Dwiyanto, menyatakan bahwa khusus dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional PPDT, maka perlu dipastikan agar mempedomani Perpres No. 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pengawasan RAN PPDT, yang di dalamnya mengatur timeline secara rigid termasuk kapan RAN PPDT ditetapkan.

"Untuk itu, kami menyambut baik Sekretariat Bersama ini dan diharapkan juga dapat menghasilkan evaluasi yang komprehensif atas penyelenggaraan PPDT. Ini penting, sebagai masukan terhadap penyusunan RAN PPDT tahun berikutnya dan juga sebagai justifikasi apabila terjadi deregulasi dalam rangka sinkronisasi perencanaan di level teknis," ujar Dwiyanto.

"Guna mewujudkan hal tersebut, koordinasi dan komitmen bersama sangatlah dibutuhkan. Mari kita laksanakan peran kita masing-masing dan memaksimalkannya ditengah-tengah tuntutan atas mandat yang dibebankan kepada instansi Bapak/Ibu masing-masing," ujar Awal Subandar, Asisten Deputi Pemberdayaan Kemenko PMK RI dalam paparannya.

Setber PPDT Lintas K/L yang sudah terbentuk sejak tahun 2018 ini merupakan perwujudan dari penguatan fungsi koordinasi Ditjen PDT dalam mengawal penyelenggaraan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Menurut Direktur Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal, Rafdinal, beberapa output utama dari Setber ini adalah ditetapkannya STRANAS PPDT Tahun 2020-2024, RAN PPDT Tahun 2020 dan Evaluasi Intervensi K/L termasuk Internal Kemendesa PDTT dalam Penyelenggaraan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 5 (lima) tahun terakhir.

Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari Setkab RI, Kemenko PMK, Kementerian Pertanian, Kementerian Agama, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Sosial, BNPB, Kementerian Kesehatan, KKP, PUPR, Kemenkominfo, Kemenhub, Kementerian KLH, Kementerian UKM, ESDM.

Dari internal Kemendesa PDTT turut hadir Direktur PSDM Ditjen PDT, Kabag Perencanaan Setditjen PDT beserta jajaran serta perwakilan dari Ditjen PDTu, Ditjen PKP, Ditjen PK Trans, dan Direktorat Sarpras Ditjen PDT.