Membangun Kawasan 3T, Membangun Beranda Indonesia


  Selasa, 16 Januari 2018 Berita DITJENPDT

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan menjadi visi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Visi tersebut tertuang dalam Nawacita ketiga. Komitmen tersebut sekaligus mencerminkan perhatian pemerintahan saat ini yang memprioritaskan pembangunan di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Daerah tertinggal, terdepan dan terluar adalah wajah depan Indonesia yang harus diperbaiki dan didorong kemajuannya, sebagai perwujudan bahwa negara hadir dan melindungi segenap warga.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan salah satu kementerian yang mengambil peran dalam pembangunan di daerah 3T tersebut. Peran dalam pembangunan di daerah tertinggal, serta daerah tertentu yang berada di posisi terdepan dan terluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di perbatasan dan pulau terluar tersebut menggunakan pendekatan yang terdiri dari pendekatan keamanan (security approach), pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dan pendekatan investasi (investment approach). Pendekatan tersebut difokuskan pada 26 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan 187 Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) yang tersebar di 41 Kabupaten/Kota dan 13 Propinsi.

Dalam dua tahun pelaksanaan kerja Pemerintahan Jokowi-JK, telah diupayakan p encapaian target terentaskannya daerah-daerah tertinggal yang tersebar di 122 kabupaten, dimana pada tahun 2016 ini telah dicapai pengentasan dari 17 kabupaten daerah tertinggal, diantaranya 3 kabupaten daerah tertinggal yang berada di perbatasan.

Pengentasan daerah tertinggal tersebut, diukur dalam tiga indikator utama, yaitu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan, dimana dalam dua tahun terakhir ini telah menunjukkan peningkatan IPM di seluruh 122 daerah tertinggal, peningkatan pertumbuhan ekonomi pada 51 kabupaten daerah tertinggal dan penurunan angka kemiskinan pada 112 kabupaten daerah tertinggal.

Sementara dalam aspek pembangunan di daerah terdepan dan terluar, Kemendesa PDTT mencatat sejumlah capaian dalam kurun waktu dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berjalan. Didasari komitmen bahwa dearah perbatasan merupakan beranda depan negara, Kemendesa PDTT memfasilitasi pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar. Fasilitasi tersebut diantaranya adalah peningkatan 27 ruas jalan di perbatasan, yang tersebar di lebih dari 22 kabupaten perbatasan, serta pengadaan dermaga dan tambatan perahu serta pengadaan kapal penumpang dan barang pada lebih dari 29 kabupaten dengan pulau kecil terluar.

Selain itu, Kemendesa PDTT juga mendukung peningkatan sarana dan prasarana sosial dasar di daerah tertentu, diantaranya 32 unit prasarana dan sarana air bersih (PSAB), serta 22 pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang tersebar pada kabupaten daerah tertinggal di perbatasan dan pulau kecil terluar.

Pada tahapan selanjutnya, dengan mempertimbangkan bahwa percepatan pembangunan daerah tertinggal masih tetap menjadi prioritas dalam kurun waktu RPJMN 2015-2019, maka sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 131 tahun 2015 yang menetapkan 122 daerah tertinggal di Indonesia, dimana sebanyak 103 kabupaten atau 84,4% daerah tertinggal terletak di Kawasan Timur Indonesia (KTI), Kemendesa PDTT tetap berkomitmen untuk dapat mengentaskan sedikitnya 80 kabupaten daerah tertinggal pada tahun 2019 mendatang, dan telah diproyeksikan bahwa pada akhir tahun 2019 akan dapat dicapai pengentasan lebih dari 80 kabupaten daerah tertinggal, termasuk di dalamnya daerah-daerah terdepan dan terluar.

Sudah barang tentu, upaya pencapaian target pengentasan ketertinggalan dari kabupaten daerah tertinggal tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh Kemendesa PDTT, namun harus dilakukan secara terkoordinasi dan sinergi dengan kementerian/lembaga terkait lainnya, termasuk pemerintah daerah Propinsi dan daerah kabupaten, serta melalui kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat di dalam membangun daerah tertinggal yang afirmatif dan akseleratif.

Upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal, terdepan dan terluar tersebut, tidak hanya melalui fasilitasi pembangunan infrastruktur sosial dasar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun juga peningkatan infrastruktur fisik dan ekonomi dalam rangka peningkatan produktivitas daerah, untuk terus didorong dalam rangka mendukung peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah tertinggal, terdepan dan terluar.