Dukung Elektrifikasi di Daerah Tertinggal, Ditjen PDT Berkoordinasi dengan Kementerian ESDM


  Senin, 21 Oktober 2019 Kegiatan DITJENPDT

Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, melalui Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana melakukan koordinasi dengan Direktorat Perencanaan dan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (21/10).

Koordinasi yang diwakili oleh Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Energi bertujuan untuk menguatkan dukungan Afirmasi Kementerian/Lembaga dalam percepatan Indonesia Terang di daerah tertinggal. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Seksi Energi Baru Terbarukan Non Nabati, Heri Basiron menyampaikan perlunya dukungan Afirmasi Kementerian/Lembaga khususnya Kementerian ESDM untuk peningkatan sarana dan prasarana elektrifikasi di daerah tertinggal yang berbasis pada energi baru terbarukan.

Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE, Kementerian ESDM berkomitmen untuk memprioritaskan daerah tertinggal dalam pengadaan infrastruktur Energi Baru Terbarukan. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Sesksi Perencanaan dan Pengadaan Infrastruktur Aneka EBTKE, Jafar Sodik.

Bahkan pihaknya juga meminta Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk ikut mensosialisasikan kegiatan pembangunan infrastruktur EBTKE ke daerah tertinggal karena masih banyak daerah yang belum tahu menu-menu kegiatan yang ada di Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE, tambah Sodik.

Dengan sosialisasi itu, diharapkan daerah tertinggal bisa mengusulkan kegiatan sesuai dengan menu-menu kegiatan yang ada di Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE seperti Penerangan Jalan Umum, PLTS Atap, biogas komunal dan lain-lain.

Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana akan menindaklanjuti hasil koordinasi itu melalui sosialisasi dan himbauan dengan lebih konkrit, ujar Heri Basiron.