SDGs Desa: Kolaborasi Pembangunan Desa Berkelanjutan


  Senin, 09 Nopember 2020 Berita DITJENPDT

Oleh: Taufik Madjid

Sekjen Kemendes PDTT/Ketua Umum IKA Smansa 90


 “Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa.”

-Bung Hatta-

Proklamator kemerdekaan Indonesia ini, seakan ingin menegaskan bahwa, posisi desa dalam kerangka pembangunan nasional, merupakan variable determinan dalam mewujudkan pemerataan hasil pembangunan, serta menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pun demikian dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, yang dalam banyak kesempatan selalu menyampaikan, bahwa, ketika permasalahan sosial-ekonomi di perdesaan dapat teratasi, maka sebagian besar tantangan pembangunan di Indonesia akan terselesaikan. Karena itulah, tujuan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, serta untuk mewujudkan Indonesia maju, harus dimulai dari desa.

 

Daya Tahan Desa

Ketika Pandemi Covid-19 mulai melanda Indonesia, ketika kasus pertama ditemukan di Kota Depok, Jawa Barat pada Maret 2020 lalu, dan sejak itulah virus corona ini seakan tidak dapat dikendalikan, menyebar ke berbagai daerah di Indonesia, sehingga Pemerintah Indonesia menetapkan pandemi ini sebagai bencana non alam, dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional.

Dengan maksud membatasi ruang gerak penyebaran Covid-19, pemerintah menerapkan banyak kebijakan, diantaranya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan kebijakan ini, praktis ada pembatasan aktivitas warga, termasuk aktivis ekonomi.

Sehingga berdampak pada lesunya perputaran ekonomi Indonesia, dan selanjutnya berdampak pada hilangnya mata pencaharian sebagian besar warga karena PHK, menurunnya pendapatan masyarakat, dan selanjutnya berdampak pada terjadi kontraksi ekonomi Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II 2020 mengalami kontraksi dengan pertumbuhan -5,32 dari triwulan II 2019 yang tumbuh 5,07 persen. Hal itu berdampak pada kemiskinan Indonesia, yang pada Maret 2020 meningkat dari Maret 2019 menjadi 26,42 juta orang, atau bertambah sebanyak 1,28 juta orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 meningkat 0,37 persen dari 9,41 persen pada Maret 2019, menjadi 9,78 persen pada Maret 2020.

Lagi-lagi, desa menunjukkan kedayatahannya menghadapi krisis. Terbukti, persentase tingkat kemiskinan di Desa pada Maret 2020 sebesar 12,82 persen, turun 0,03 persen dari bulan Maret 2020 yang mencapai 12,85 persen, sedangkan tingkat kemiskinan di perkotaan naik 0,69 persen, dari 6,69 persen menjadi 7,38 persen.

Kolaborasi Pembangunan Desa

Sejak implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah secara konsisten menjalankan amanat amanat yang terkandung dalam tersebut, salah satunya menjamin terealisasinya dana desa.

Dari tahun ke tahun, Dana Desa yang disalurkan ke rekening desa terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 pemerintah menyalurkan Rp 20,67 Triliun, kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp 46,98 Tliriun, meningkat lagi pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing Rp 60 trliun, lalu pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi Rp 70 triliun. Tahun 2020 ini, telah dianggarkan sebesar Rp. 71,19 triliun dan telah tersalur ke rekening desa sebesar Rp 55,45 triliun. Direncanakan, pada tahun 2021 dana desa sebesar Rp 72 triliun.

Tentu peningkatan peningkatan Dana Desa ini harus disertai dengan perencanaan pembangunan yang focus, terukur dan sistematis. Karena itulah, sejak tahun 2021, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mengarahkan penggunaan dana untuk mempercepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017.

Tujuan pembangunan desa tersebut, selanjutnya dikenalkan sebagai SDGs Desa. Dengan prinsip No One Left Behind, tidak boleh ada satu orangpun yang terlewatkan, tidak boleh ada satu warga desapun yang tidak dapat menikmati hasil pembangunan desa.

Kedepan penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pencapaian 18 SDGs Desa; Desa tanpa kemiskinan; Desa tanpa kelaparan; Desa sehat dan sejahtera; Pendidikan desa berkualitas; Keterlibatan perempuan desa; Desa layak air bersih dan sanitasi; Desa berenergi bersih dan terbarukan; Pertumbuhan ekonomi desa merata; Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan; Desa tanpa kesenjangan; Kawasan permukiman desa aman dan nyaman; Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan; Desa tanggap perubahan iklim; Desa peduli lingkungan laut; Desa peduli lingkungan darat; Desa damai berkeadilan; Kemitraan untuk pembangunan desa; dan  Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Isu Pembangunan Desa dalam Pilkada

Tanggal 9 Desember 2020 nanti, bangsa Indonesia akan menggelar Pilkada serentak. Di Maluku Utara, Pilkada langsung akan digelar di 8 dari 10 Kabupaten/Kota yang ada. Tentu, semua kandidat yang akan bersaing memperebutkan suara pemilih pada 9 Desember nanti telah menawarkan rancang bangun pembangunan daerahnya, yang dituangkan dalam dokumen visi-misi pasangan calon. Pertanyaannya, dimanakah posisi pembangunan desa dalam struktur visi-misi para kandidat tersebut?

Idealnya, sebagai variable utama pemerataan pembangunan, serta penentu keberhasilan  pembangunan daerah, desa akan mendapatkan perhatian yang lebih dari pada calon pemimpin daerah. Diantaranya, ditunjukkan dengan komitmen pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan di Desa. Singkatnya, bagaimana komitmen para kandidat melaksanakan Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017, serta bagaimana strategi pada kandidat mengarusutamakan SDGs Desa dalam pembangunan daerah, ketika kelak ditakdirkan menjadi pemimpin di daerahnya masing-masing.

Kiranya, hal ini layak menjadi pertimbangan para pemilih untuk dapat ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9 Desember nanti, karena tujaun pembangunan desa, memerlukan kolaborasi, pembanguan desa bukan sekedar tanggungjawab Pemerintahan Desa dan Kementerian Desa, PDTT, pembangunan desa adalah tanggungjawab semua. Semoga produk Pilkada Serentak 2020, membawa keberkahan untuk Desa, Mari bersama wujudkan SDGs Desa. (*)

 

Sumber: https://malutpost.id/read/sdgs-desa-kolaborasi-pembangunan-desa-berkelanjutan